Oleh : Rizal Mupahlamiko*
Danau Lut Tawar adalah adalah ikon pariwisata Aceh Tengah telah menjadi magnet wisatawan dengan berduyun duyun datang ke daerah Gayo.
Mereka berasal dari beberapa tempat baik lokal dan luar Aceh. Lonjakan wisatawan ini telah di prediksi banyak pihak. Pengelolaan pariwisata saat ini masih mengandalkan masyarakat lokal yang belum dilatih, sehingga pelayanan menyambut wisatawan masih apa adanya, padahal potensi wisata ini telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh Tengah.
Pariwisata Aceh Tengah menjadi multiplier effeck akan tumbuhnya perekonomian daerah ini. Berbagi event banyak digelar di seputaran danau, hal ini menjadi pembuka rezeki bagi masyarakat diseputarannya.
Lebih dari itu, ancaman kerusakan ekosistem Danau Lut Tawar juga sudah dalam posisi kritis. Sampah dan limbah, menjadi permasalahan utama yang dapat dilihat secara kasar mata.
Bahkan, pengelola tempat-tempat wisata juga turut menyumbang sampah langsung ke danau. Dan kini, danau berpenghuni ikan endemik, depik dan kawan itu menjadi tempat pembuangan sampah.
Sebenarnya, masih banyak pegiat lingkungan yang peduli, namun itu saja tidak akan cukup, tanpa ada peran dan program strategis dari pemerintah daerah.
Sampah di DLT sudah sangat kritis, belum lagi kerusakan ekosistem lainnya mulai dari cangkul padang dan pukat dorong yang permasalahannya sampai saat ini belum selesai.
Cangkul Padang dan Pukat menjadi dasar kesenjangan ekonomi para nelayan tradisional dengan pemilik kedua alat tangkap yang dikhawatirkan mengganggu ekosistem ikan di danau kebanggaan masyarakat Gayo dan Aceh itu.
Konon lagi, menurut kabar ada beberapa pejabat yang memiliki cangkul padang dan pukat dorong. Lambat laun, ini juga akan menjadi konflik sosial antar nelayan.
Saat melakukan wawancara dengan beberapa warga yang tinggal di seputaran danau, kami menemukan fakta bahwa mereka siap membantu pemerintah mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
Namun, mereka menginginkan Pemkab Aceh Tengah untuk serius dan membuat program berkesinambungan terkait kerusakan-kerusakan yang mengancam danau berpenghuni Lembide ini.
Pemerintah harus punya master plan terhadap kawasan DLT, begitu juga integrasi antara Pemkab dengan Pemerintah Provinsi dan pusat.
Artinya, Pemkab Aceh Tengah lah yang harus pro aktif. Ini sangat mendesak, jika tidak maka kerusakan Danau Lut Tawar akan semakin buruk, dan akan semakin susah pula menemukan solusi penanganannya.
Banyak pihak yang harus digandeng. Pemkab harus membuat badan otoritas khusus untuk menangani Danau Lut Tawar.
Menyikapi situasiDanau Lut Tawar saat ini harus dengan Lesek, Cerdik dan Mersik!!
*Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Aceh Tengah
