Tenggat Waktu Mepet, Bupati Aceh Tengah Diduga Bermain-Main dengan Pengajuan APBK Perubahan

oleh

TAKENGON-LintasGAYO.co : Direktur Ramung Institute, Waladan Yoga mengatakan, kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam melakukan perubahan anggaran adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.

“Bahkan Menteri Dalam Negeri sudah dua kali menyurati para Bupati dan Gubernur seluruh Indonesia, tentu surat tersebut telah diterima oleh Bupati Aceh Tengah,” kata Waladan, Senin 20 September 2021.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam suratnya Nomor 903/5598/keuda perihal Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Surat Nomor 903/6049/Keuda perihal Percepatan Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat batas waktu yang diberikan, kata Waladan, agaknya tidak memungkinkan jika Perubahan APBK dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan, kecuali dokumen perubahan anggaran dengan segera diserahkan dan pembahasannya dilaksanakan secara marathon dan tidak ada perdebatan dalam pembahasannya nanti.

“Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) juga harus bertanggungjawab jika nantinya Perubahan APBK tidak diajukan ke DPRK, kewajiban TAPK harus merumuskan dan menyusun dokumen anggaran disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya,” ucapnya.

Dikatakan lagi, sesuai Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah harusnya minggu pertama Agustus KUA/PPAS Perubahan sudah harus diajukan ke DPRK, kemudian minggu kedua Agustus sudah harus disepakati KUA/PPAS Perubahan antara TAPK yang diketuai Sekda bersama DPRK dan pada tanggal 30 September sudah harus diambil persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK terkait dengan Rancangan Qanun APBK Perubahan.

“Dugaan kita melihat waktu yang semakin mepet, Bupati enggan ajukan perubahan APBK ke DPRK, padahal dalam surat Kemendagri Bupati diwajibkan untuk melakukan Perubahan Anggaran bersama dengan DPRK,” terangnya.

Ada beberapa hal penting kenapa Perubahan Anggaran itu harus dilakukan perubahan diantaranya refocusing APBK sebesar 8%, penempatan Dana Insentif Daerah sebesar 42,8 Milyar dan penggunaan dana SILPA sebesar 57,8 Milyar. Ini beberapa hal penting yang harus dibahas bersama antara Bupati dan DPRK.

Menurut Waladan, DPRK dapat menegur dengan menyurati Bupati Aceh Tengah perihal pembahasan APBK Perubahan, letak kesalahannya tidak berada di DPRK tapi di Bupatinya.

“Kuat dugaan Bupati Aceh Tengah bermain main dengan dua surat yang telah diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, jika kemudian hari muncul konsekuensi hukum maka letak kesalahannya ada di Bupati Aceh Tengah,” katanya.

“Tidak mengajukan Perubahan APBK adalah hak eksekutif, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang benar,” demikian timpal Waladan.

[Red]

Comments

comments

No More Posts Available.

No more pages to load.