Pelestarian Adat Istiadat Menjadi Tugas Siapa?

oleh

Oleh : Drs. Jamhuri Ungel, MA*

Kalau kita baca pendapat Van Vollenhoven, ada 19 wilayah hukum adat di Indonesia. Hal ini sangat erat kaitannya dengan persekutuan hukum adat atau masyarakat hukum ada. Pembagian ini didasarkan pada kenyataan-kenyataa yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk Aceh beliau membaginya kepada : Aceh mencakup Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkil dan Simeulue. Wilayah adat Gayo, Alas dan Batak termasuk Tanah Gayo (Gayo Lues), Tanah Alas dan Tanah Batak (Tapanuli).

Kalau diperhatikan pendapat Van Vollenhoven tersebut, maka dipahami bahwa pembagian wilayah pada saat itu belum berdasarkan batas wilayah yang pada saat ini tetapi lebih melihat kepada pelaksanaan hukum adat di dalam masyarakat pada saat itu.

Sementara pembagian hukum adat sebagai mana disebutkan juga tidak dengan pembagian daerah atau wilayah yang berlaku saat ini, di Aceh kini sudah ada 23 Kabupaten/Kota yang sebelumnya dengan mudah menyebut berdasarkan arah barat, timur, utara, selatan, tengah dan tenggara.

Pada saat pembagian berdasarkan arah ini masyarakat yang tinggal di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut belum merasa kesulitan untuk menggambarkan adat yang berlaku di daerah mereka walaupun tidak lagi pembagian wilayah adat sebagaimana disebutkan oleh Van Vollenhoven.

Setiap Kabupaten/Kota belum merasa kesulitah menampilkan adat dan budaya mereka ketika dipanggil ke provinsi untuk mengisi acara di Pekan Kebudayaan Aceh (PKA), mereka masih mampu menunjukkan rumah dan pakaian adat mereka, sehingga sangat nampak keragaman adat yang berlaku di Aceh.

Pemekaran Kabupaten/Kota sebagai jawaban untuk kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dilakukan oleh Pemerintah, dengan tidak mempertimbangkan adat dan budaya yang berlaku di daerah tersebut, kini menjadikan kesulitan tersendiri dalam rangka pemetaan adat dan budaya di Aceh.

Baru-baru ini terbit satu surat undangan dari Wali Kota Subulussalam untuk menghadiri satu acara, di catatan bawah disebutkan para undangan diharapkan memakai pakaian batak. Banyak para ahli adat tersentak membaca surat tersebut, karena penyebutan pakaian batak.

Bila kita lihat dari pembagian wilayah hukum adat menurut Van Vollenhove maka Subulussalam menjadi wilayah hukum adat Singkil, maka adat yang dianut adalah adat Singkil. Demikian juga sebenarnya daerah-daerah Kabupaten/Kota yang pemekaran lainnya, mereka harus melestarikan hukum adat Kabupaten asal yakni Singkil.

Tetapi karena pemekaran dan pembagian wilayah tidak dilandasi dengan pembagian wilayah hukum adat, maka sangat sulit membuat aturan hukum dengan petimbangan wilayah hukum adat, ditambah lagi dengan penyebutan kata kota sebagai ganti dari kata Kabupaten untuk daerah yang dimekarkan.

Penyebutan kata kota memberi arti modern yang menyebabkan hilangnya tradisional, hilangnya tradisional identic dengan hilangnya adat. Kata kota bermakna global menghilangkan batasan suku tetentu, menghilangkan bahasa tertentu dan juga menghilangkan adat tertentu.

Tidak hanya pemekaran Kabupaten menjadi kota menimbulkan masalah dalam pelestarian adat dan budaya tetapi juga pemekaran dari kabupaten melahirkan kabupaten lain, karena pemekaran suatu daerah identic dengan munculnya perbedaan identitas sebagai ciri khas, di samping ciri khas sebagai identitas juga menuntut adanya pelestarian nilai budaya yang non benda untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Sebenarnya ini juga menjadi sebab lambannya pengusulan dan penetapan WBTB (warisan budaya tak benda).

Sebenarnya kalau Pemerintah mau serius menangani pelaksanaan adat dan budaya di Aceh tidaklah begitu sulit untuk dikerjkan, karena di Aceh masalah adat merupakan bagian dari keistimewaan Aceh dan ada lembaga yang berkewajiban mengurus masalah adat tersebut, yaitu Lembaga Wali Nangroe dan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA).

Kedua lembaga ini bertanggung jawab terhadap pelestarian adat dan budaya di Aceh. Hanya saja, angka yang harus dilakukan pertama sekali adalah kesadaran struktur lembaga, arinya yang selama ini dipermasalahakan adalah lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) yang duluan lahir merasa lebih tua dan tidak mungkin tunduk di bawah Wali Nanggroe, pada hal bila dilihat dalam Undang-Undan Nomor 11 jelas lembaga MAA berada di bawah Wali Nanggroe, sekarang diperkuat lagi dengan Qanun MAA terbaru. Jadi hal yang diperselisihkan kini tidak ada masalah lagi.

Beberapa kali kami diajak oleh lembaga Wali Nanggore untuk menjadi narasumber dalam rangka mensosialisasikan lembaga Wali Nanggroe ke Kabupaten/Kota, dan juga dalam pelatihan-pelatihan di kantor lembaga Wali Nanggroe.

Dalam acara sosialisasi ini kita dapatkan informasi kalau Kabupaten/Kota yang pemekaran merasa kesulitan untuk mendata adat dan budaya mereka karena adat dan budaya yang dilakukan selama ini itu kebanyakan sudah ambil atau didata oleh Kabupaten/Kota induk.

Untuk hal ini sebenarnya diperlukan adanya kreativitas para tokoh atau ahli adat untuk menggali lebih jauh lagi tentang adat-adat atau budaya yang ada di dalam masyarakat.

Sering diberitahukan di banyak tempat di Kabupaten/Kota, untuk menghilangkan kekhwatiran akan hilangnya adat dan budaya suatu daerah maka MAA harus mengambil peran terdepan dalam menginpentaris adat-adat dan budaya yang masih dijalankan atau pernah ada di dalam masyarakat.

Untuk selanjutnya adat dan budaya yang telah diinpentaris dikumpulkan di MAA Kabupaten/Kota kemudian dibawa ke MAA Provinsi untuk dilanjutkan ke Wali Nanggroe guna mendapatkan keabsahan.

Karena lembaga Wali Nanggroe juga memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar/derajat kehormatan.

*Penulis adalah Pengurus Adat pada Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi

Comments

comments

No More Posts Available.

No more pages to load.