TAKENGON-LintasGAYO.co : Tanggapi pernyataan Malik Mahmud, Ketua Gerakan Pemuda Aceh Leuser Antara (GP-ALA) Aceh Tengah, Feri Yanto mengatakan Malik Mahmud sebagai Tuha Peut Partai Aceh dan juga Wali Nanggroe tidak mengerti hakikat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Elit politik Aceh seharusnya bukan hanya bicara sumberdaya alam, tapi jauh dari itu, pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya digunakan untuk hajat hidup rakyat,” ujar Feri Yanto.
Lebih lanjut Feri mengatakan, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera harus dilakukan dengan pelayanan pemerintah dan pengelolaan SDA oleh pemerintah secara arif dan bijak. Untuk itu, perlu pemekaran agar SDA bisa terkelola secara baik terencana dan untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan rakyat.
“Disini, Malik Mahmud yang juga merupakan Wali Nanggroe sama sekali tidak mengerti soal pembangunan, yang mungkin terkesan terlalu nyaman dengan kedudukan dan jabatan, haus atas pujaan-pujaan sebagai paduka yang mulia, bukan sebagai seorang negarawan yang berfikir untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” tuding Feri.
Feri juga mengatakan, pola fikir Malik Mahmud mundur sangat jauh kebelakang, Aceh yang dulu membentuk negara yang berdaulat, namun saat ini Aceh hanyalah Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, bicara Aceh hari ini seharusnya yang dipakai adalah persfektif pembangunan dalam NKRI, sementara secara adat dan historis lembaga Wali Naggroe hanya sebagai lembaga adat, bukan kepala negara.
“Disini Malik Mahmud memiliki persfektif pembangunan yang keliru, dan perlu ditegaskan kembali bahwa pemekaran adalah jalan untuk percepatan pembangunan Aceh secara kesuluhan dan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” demikian Feri Yanto.
[SP]
