Sebagai Ketua TAPD, Sekda Bener Meriah Dinilai Gagal Bina ASN

oleh
Waladan Yoga

REDELONG-LintasGAYO.co : Direktur Ramung Institute menilai, Sekretaris Daerah (Sekda) Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si, telah gagal membina ASN di daereh tersebut.

Waladan mengatakan, karena jabatan Sekda bertindak sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) dan sebagi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diberi kewenangan untuk menyusun anggaran, minsalnya menyusun anggaran untuk pendidikan dan pelatihan untuk meningkatan sumber daya manusia ASN yang ada dalam Pemerintah serta menyusun anggaran lainnya.

“Minsalnya berapa persen anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan SDM ASN yang dianggarkan dalam anggaran Kabupaten Bener Meriah pada tahun tahun anggaran 2021 ini? Dan berapa persen untuk kegiatan fisik?,” tegas Waladan, Senin 25 Januari 2020.

Data ini, kata dia harus dibuka oleh Sekda sebagai pejabat yang yang diberi kewenangan untuk menyusun anggaran. Disampaikan, posisi Sekda sangat strategis sebagai koordinator KPKD & sebagai Ketua TAPD. “Dugaan kita kemudian tidak tersedia anggaran untuk pendidikan dan pelatihan. Kita hanya berpesan jangan terlalu fokus pada kegiatan fisik. SDM juga penting untuk di benahi,” ujar Waladan.

Lanjutnya, Sekda sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD. “Harusnya dari awal anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Bener Meriah dapat diketahui, selain itu Sekda juga pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD,” katanya.

“Kita minta sekda dapat membuka data DPA Tahun Anggaran 2021 untuk kita ketahui bersama berapa persen sebenarnya anggaran untuk pembinaan, pelatihan dan pendidikan ASN di Bener Meriah, selain itu kita dapat mengkaji kemana arah-arah anggaran Bener Meriah ke depan,” tambah Waladan.

Lain itu, sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Sekda bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. “Nah, apakah kemudian Sekda telah mengkoordinasikan atau melaporkan secara keseluruhan terkait dengan persoalan anggaran kepada Bupati? Kita minta kepada Sekda data-data itu untuk dibuka karena data tersebut bukan data yang dirahasiakan,” ungkapnya.

Tambahnya lagi, perihal tidak tersedianya SDM untuk mengisinya, ini adalah bentuk kelalaian Pemkab Bener Meriah dalam hal ini Sekda sebagai pembina ASN yang tidak cekatan menghadapi perosalan selama ini.

“Pertama kita anggap Sekda lalai karena tidak mengkaderisasi SDM yang ada, minsalnya Pemkab Bener Meriah dugaan kita tidak mengirimkan pegawainya mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga terjadilah apa yang kita saksikan hari ini. Untuk itu kita meminta Sekda untuk membuka data berapat persen jumlah ASN Bener Meriah yang telah dikader untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan selama ini,” tegas Waladan.

Waladan menilai, Sekda telah lalai karena selama ini dugaan anggaran Bener Meriah difokuskan untuk mendanai kegiatan fisik tanpa peduli pembangunan manusianya.

“Bukannya kita melarang kegiatan fisik tersebut, dalam jangka waktu dua sampai lima tahun kegiatan fisik yang dibangun dapat rusak dan butuh anggaran lagi untuk memperbaikinya, tapi membangun sumber daya manusia dampaknya bisa puluhan tahun dan hal ini selama ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, kekacauan yang terjadi hari ini akibtanya minimnya pembinaan yang dilakukan,” ujarnya.

“Saat ini, seperti yang kita saksikan, publik Bener Meriah telah mengetahui secara luas, persyaratan untuk boleh mengikuti lelang JPTP yaitu pangkat IVa minimal 2 tahun, pernah atau sedang menduduki jabatan eselon IIIa minimal 2 tahun dan telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III, itu menjadi syarat mutlak bagi pejabat yang akan menduduki jabatan yang di lelang. Tidak boleh buat aturan sendiri dan cenderung menguntungkan pihak tertentu,” ujar Waladan.

“Lagi-lagi menjadi pertanyaan besar kita, kenapa kemudian Sekda selaku ketua panitia seleksi dengan tanda tangannya ikut meluluskan tiga besar nama calon JPTP yang sebagian besar tidak memenuhi persyaratan tersebut. Kenapa bisa demikian?” Tambahnya.

Waladan menegaskan, Sekda harusnya tanggungjawab selaku pejabat yang diberi kewenangan, jika memang ada calon JPTP tidak memenuhi syarat harusnya jangan diluluskan, dengan jabatannya sekda harus berani mengkoreksi keputusan yang salah.

“Kita juga sarankan jangan coba-coba melantik calon JPTP yang tidak memenuhi syarat, Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah juga berhak untuk membatalkan pelantikan,” ungkapnya.

“Jikapun ada lelang ulang, lagi pertanyaan kita kenapa tidak diumumkan ke publik? Hal ini perlu kita pertegas karena tidak ada jawaban pasti. Minsalnya Sekda sebagai ketua pansel sampai hari ini belum membuka kepublik data data seleksi terbuka JPTP, minsalnya data surat rekomendasi pembatalan dari KASN, publik Bener Meriah berhak tahu apa sebenarnya alasan pembatalan tersebut? Bagaimana bentuk suratnya? Apasaja redaksinya? apa yang menjadi persyaratannya? Kenapa kemudian kesannya seleksi ulang kemarin dilakukan secara tertutup dengan peserta yang sama?,” tanyanya.

Kepada Bupati Bener Meriah, Waladan juga ingatkan, berdasarkan persyaratan yang telah diumumkan ke publik, maka Bupati Bener Meriah tidak boleh melantik pejabat yang tidak memenuhi persyaratan dalam seleksi JPTP yang telah dilakukan.

[SP/Darmawan]

Comments

comments