TAKENGON-LintasGAYO.co : Ketua Partai Golkar Aceh Tengah, Muchsin Hasan yang terpilih secara aklamasi pada Musda yang berlangsung di Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh, pada Senin 26 Oktober 2020 kemarin, mengatakan, pelaksanaan Musda yang tidak dilakukan di daerah tidak bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar.
Menurutnya, pelaksanaan Musda ke-11 dilaksanalan di Banda Aceh tepatnya di Kantor DPD 1 Provinsi Aceh, dihadiri oleh seluruh pemegang hak suara.
“Pemegang hak suara di Golkar Aceh Tengah, baik PK, Ormas, Wanhat dan Ketua DPD semia hadir, kecuali satu PK karena ada kegiatan,” terang Muchsin Hasan, saat konferensi pers bersama wartawan, Selasa 27 Oktober 2020 di Kantor Golkar Aceh Tengah.
Dikatakan, hal ini perlu dijelaskan agar tidak ada asumsi-asumsi negatif di kalangan masyarakat, kenapa Musda tidak dilakukan di daerah.
“Bukan hanya AD/ART yang memperbolehkan Musda dilakukan di Provinsi, tapi juga secara konstitusional internal partai juga diperbolehkan,” terang Muchsin Hasan.
“Begini, dalam konstitusional internal, jika daerah tidak memungkinkan melakukan Musda bisa ditarik ke Provinsi, begitu juga Provinsi dapat di tarik ke Pusat,” tambah Muchsin Hasan.
Secara aturan itu, kata dia lagi, maka Musda yang dilakukan di Banda Aceh kemarin, semuanya sudah memenuhi syarat. “Pertimbangannya, di daerah Aceh Tengah terjadi lonjakan kasus Covid-19, maka pertimbangan dari Ketua DPD I, Musda dilakukan di Banda Aceh, dan secara aturan juga tidak masalah,” katanya.
Menurut Muchsin, dirinya selaku ketua tim formatur pembentukan kepengurusan Partai Golkar Aceh Tengah.
“Ini tugas ke depan setelah terpilih, dan kemarin sudah saya koordinasikan dengan ketua DPD I, agar jumlah pengurus ditambah menjadi 75 orang yang idealnya hanya 65 orang, namun karena DPD I punya hak Prerogatif bisa ditambah maksimal 75 orang,” ujarnya.
[Darmawan]
Ikuti channel kami, jangan lupa subscribe :
