Redelong-LintasGAYO.co : Aksi massa di gedung DPRK Bener Meriah beberapa waktu lalu bermuara pada pembentukan dua Pansus di DPRK Bener Meriah. Pansus tersebut dibuat untuk menjawab sejumlah tuntutan masa yang hadir di gedung DPRK saat itu.
Ketua Umum Himpunan Mahasiwa Bener Meriah (HIMABEM) Sumatera Utara, Sapriansyah mempertanyakan hasil tim Pansus tersebut.
“Sebagaimana kita ketahui, beberapa pekan belakangan ini DPRK Bener Meriah sedang memeriksa dan memproses kejanggalan-kejanggalan di Pemkab Bener Meriah dengan membentun Panitia Khusus,” katanya, Senin 27 Juli 2020.
“Saat ini beredar kabar bahwa sudah ada beberapa poin masalah yang telah selesai atau telah di paripurnakan di sidang DPRK Bener Meriah. Yang cukup di sayangkan sampai saat ini kita tidak mengetahui apa saja yang telah di paripurnakan dan apa saja temuan yang berhasil mereka dapatkan,” tambahnya.
Pihaknya menakutkan, ketika beberapa poin masalah itu telah di paripurnakan ternyata tidak di publish ke publik, ia menduga jangan-jangan ada apa apa antara esekutif dan legislatif.
Sapriansyah melanjutkan, pihaknya memahami legislatif adalah jabatan politik. Kendati demikian, DPRK diharap mampu mengesampingkan kepentingan politik dan mempublis hasil Pansus tersebut.
“Perpolitikan ini selalu ada sandiwara, Bener Meriah sudah biasa mempertontonkan hal-hal semacam ini. Kita ingin Pemkab Bener Meriah tidak ada terkesan tertutup dari masyarakatnya,” katanya
Pihaknya berharap DPRK terbuka pada fakta dan data kongkrit hasil Pansus tersebut.
“Fungsi pengawasan harus dijalankan, publik berhak tau Pansus tersebut bekerja atau tidak. Jika dinilai dari awal pembentukan Pansus tersebut dan kondisi Bener Meriah saat ini Pansus DPRK seyogyanya menemukan banyak kejanggalan baik dari sisi Kebijakan maupun penganggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif,” ungkapnya.
[Mhd/DM]
