TAKENGON-LintasGAYO.co : Hasan Basri Aman Rahmina Jingki Gayo yang mengklaim kepemilikan tamak tue Pejebe, memberikan alasannya terkait pelarangan pembangunan bendungan tersebut dari dana desa Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah.
Dalam kesempatan bertemu dengan LintasGAYO.co, Senin 29 Juni 2020, Aman Rahmina mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat bertemu dengan Reje Empus Talu membicarakan wacana kampung tersebut untuk pengalihan fungsi Tamak Tue Pejebe menjadi objek wisata.
“Saya sudah bicarakan dengan Reje Empus Talu, saya kepada beliau untuk menghentikan maksud pembangunan tersebut, karena saya punya alasan kuat menghentikannya,” terang Aman Rahmina.
Menurut, Aman Rahmina tak banyak yang tahu tentang kepemilikan lahan Tamak Tue Pejebe tersebut, terutama kaum muda Bebesen saat ini.
Ia menjelaskan, bahwa tanah Tamak Tur itu adalah milik Tgk Mim Daling dan Lahat. “Saya dari keturunan Lahat, dan sudah berkoordinasi dengan keluarga Tgk Mim dan diminta saya yang menjadi wakil mempertegas status tanah itu,” kata Aman Rahmina.
Terkait pembatalan rekomendasi pembangunan oleh Dinas PUPR Aceh Tengah yang ditujukan kepada kampung Empus Talu, Aman Rahmina mengatakan dirinya beberapa waktu lalu juga sempat bertemu dengan Wakil Bupati Aceh Tengah, H. Firdaus, SKM.
“Ke pak Wakil, kebetulan karena kami masih ada ikatan family, saya ceritakan kronologisnya, dan saat itu juga pak Wakil memanggil Kadis PU,” terangnya.
“Saat itu, Pak Wakil menanyakan kepada Kadis PU terkait surat-surat Tamak Tue. Kadis menjawab tidak ada dokumen apapun terkait status tanah tersebut. Lalu, kami menjelaskan statusnya bahwa Tamak Tue ada yang punya,” tambahnya.
Menurut Aman Rahmina, atas dasar itulah keluar pembatalan rekomendasi pengelolaan Tamak Tue kepada Kampung Empus Talu. “Jadi tidak benar, Tamak Tue itu milik kampung,” tegasnya.
Kemudian Aman Rahmina melanjutkan, ada dua orang saksi yang menyatakan bahwa status tanah Tamak Tue Pejebe merupakan milik Tgk. Mim dan Lahat.
“Pertama Gecik Tue Bebesen, Sawaluddin Abu Bakar, saat itu, Empus Talu juga merupakan bagian wilayah Kampung Bebesen sebelum dimekarkan. Pak Sawaluddin ini mengetahui persis kondisi tanah tersebut, karena memang dia yang menjadi pemimpin di kampung pada masa itu,” terangnya.
“Jadi Tamak Tue ini, ada perjanjian lisan pada masa itu antara Pemerintah yang diwakili oleh Guru Dokon Simpang Empat dan Upes Tama, bersama dengan kakek saya Lahat dan Tgk. Mim Daling,” tambahnya.
“Isi perjanjian lisannya, apabila air dari Tamak Tue tidak dibutuhkan lagi untuk mengairi persawahan, maka Tamak Tue kembali kepada pemilik semua, begitu kata Pak Sawaluddin. Dan Pak Sawaluddin juga telah membuat surat pernyataan bermaterai 6000 ribu terkait pernyataannya itu,” timpalnya.
Dikatakan lagi, banyak orang tua membenarkan pernyataan dari Pak Sawaluddin yang menjadi gecik Bebesen selama lebih dari 32 tahun, salah satu orang tua yang membenarkan itu adalah Hamidah Inen Suar yang kini tinggal di Kemili.
“Kedua orang tua kita ini mengatahui persis bagaimana perjanjian lisan antara pemerintah dengan pemilik lahan pada masa itu. Dan keduanya siap mempertanggungjawabkan pernyataannya,” kata Aman Rahmina.
Lanjutnya lagi, pihaknya tidak berkeberatan Kampung Empus Talu mengelola Tamak Tue Pejebe sebagai tempat wisata, namun mewakili pemilik, Aman Rahmina mengatakan tentunya jika dikelola harus ada perjanjian terlebih dahulu antara Kampung dengan pemilik.
“Karena perjanjian awal dulu hanya untuk pengairan sawah, dan saat ini diubah menjadi objek wisata, ya tentunya harus ada perjanjian lagi antara pengelola dengan kami pemilik. Kami tidak melarang, asalkan statusnya diperjelas, dan tentunya ada juga bagi hasilnya,” demikian Hasan Basri Aman Rahmina.
[Darmawan]
