Oleh : Dr. Marah Halim, S.Ag., M.Ag., MH*
Terbaca berita Plt. Gubernur Aceh ngopi di Takengon persis pada hari pertama kerja ASN setelah Ramadhan, yaitu 02 Juni 2020; misinya berupaya mewujudkan islah antara orang nomor satu dan orang nomor dua di Aceh Tengah yang sedang bersitegang.
Hasil upaya Plt. Gubernur termuat dalam tajuk “Damaikan Bupati dan Wabup Aceh Tengah, Nova : Belum Selesai, Cooling Down Dulu”(LintasGayo.co, 03 Juni 2020). Feedback yang terasa dalam batin kita sebagai penerima pesan yang entah pada siapa kita layangkan adalah sedemikian kusutnyakah sehingga tidak cukup dengan sekali ngopi, kopinya belum sanger (sangat ngerti), barangkali.
Sepertinya tak cukup sekaliber Plt. Gubernur yang “ngajak ngopi”. Perlu berapa kali ngopi lagi? Perlu siapa lagi untuk menyelesaikan urusan yang memalukan dan memilukan itu. Malu karena bupati dan wabup adalah orang tua bagi masyarakat Aceh Tengah yang seharusnya “tua berpikir” mengurus masyarakat, bukan menjadi urusan. Pilu karena itu terjadi di tengah Covid-19 yang menghimpit rakyat secara ekonomi dan sosial.
Memilih hari pertama kerja setelah Ramadhan untuk “naik” ke Takengon, tentu menyiratkan pesan bahwa masalah tersebut cukup membuat Plt. Gubernur “tidak bisa tidur”. Sebagai mitra sekaligus koordinator pemerintahan di daerah tentunya Plt. Gubernur merasa terpanggil menyelesaikan segala problem yang bisa “mensabotase” energi penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini gangguan keharmonisan pimpinan daerah.
Inisiasi vertikal ala Plt. Gubernur sebaiknya segera ditindaklanjuti dengan inisiasi horizontal oleh berbagai kalangan masyarakat; apakah DPRK, LSM, lembaga-lembaga daerah seperti MPU, MAA, dan sebagainya untuk segera mendesak kedua pemimpin itu untuk islah dan rukun kembali; sebelum larut dan berdampak nyata pada masyarakat.
Isu pengungkit lain yang layak untuk didesakkan ke relung hati kedua pemimpin agar tidak keras hati adalah karena ini sudah menyangkut “nahma ni urang Gayo”, martabat komunal masyarakat Aceh Tengah; ribut-ribut dalam keluarga, apa kata dunia? Duh, malunya.
Pasangan pimpinan daerah yang ribut jelas meruntuhkan wibawa kepemimpinan, bukan hanya kepada masyarakat Aceh Tengah, tetapi yang lebih penting adalah wibawa kepada kabupaten/kota tetangga. Pake paloh akan senyum-senyum simpul bahkan bertepuk tangan melihat kelakuan pemimpin di dataran tinggi Gayo. Sayup-sayup mulai terdengar pernyataan yang menohok harga diri dan eksistensi masyarakat, seperti tudingan yang sesungguhnya pantang untuk singgah di telinga “ta gere mukemel”.
Dalam jiwa masyarakat Gayo Aceh Tengah, “mukemel” adalah harga dan martabat diri. Siapapun yang dituding “gere mukemel” seharusnya akan tersulut rasa malunya (jika tudingan itu benar) atau terbakar amarahnya (jika itu tidak benar). Drama kepemimpinan yang terkuliti dan terdedah secara vulgar oleh media sesungguhnya sudah cukup membangkitkan malu.
Beberapa gambar ilustrasi yang diunggah menghiasi pemberitaan, baik dalam media sosial atau media cetak, jelas menyindir dan menohok. Bukankah sebuah gambar mewakili gejolak jiwa orang yang mengangkatnya? Seperti ilustrasi/gambar ketika sama-sama memegang rencong dalam balutan baju adat Gayo.
Reje Dewe, Rayat Bele
Amat disayangkan “borok” itu pecah justru di situasi darurat “perang’ dengan wabah dus sempena bulan suci Ramadhan. Inisiasi islah pula bertepatan dengan Hari Pancasila, setidaknya dua momentum sarat nilai itu sudah cukup menjadi pendorong untuk islah secara kaffah.
Idul Fitri intinya adalah silaturrahmi, karena puasa telah membelasah ke-ego-an dalam jiwa; apa kata dunia silaturrahmi birokrasi tidak terwujud? Semangat Pancasila sebagai simbolik kristalisasi nilai-nilai agama juga tidak kalah aktualnya untuk direvitalisasi dalam jiwa semua elemen bangsa; kiranya sekelas pimpinan daerah tidak perlu lagi internalisasi nilai-nilai itu, yang perlu adalah revitalisasi oleh diri masing-masing.
Dalam masyarakat adat Gayo, keduanya adalah reje. Jelas tujuan penabalan reje bukan semata-mata untuk gagah-gagahan. Penabalan simbolik itu tentu merupakan bentuk komunikasi politik adat Gayo yang bukan semata dimaknai sebagai penghormatan masyarakat tetapi sekaligus merupakan harapan.
Raja adalah simbol pelindung dan pengayom masyarakat, daling seserenen (tempat mengadu) dalam bahasa Gayo; diharapkan menjadi penyelesai masalah kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika pasangan reje bertengkar (bedewe), secara otomatis fungsi problem solver (penyelesai masalah) justru menjadi masalah itu sendiri (trouble maker), sisi ini yang seharusnya membangkitkan rasa malu.
Nilai adat tatanan masyarakat Gayo menempatkan elemen masyarakat dengan menekankan fungsinya masing-masing. Adagium bijak “Reje Musuket Sipet, Imem Muperlu Sunet, Petue Musidik Sasat, Rayat Genap Mupakat” merupakan gambaran konsensus jiwa masyarakat Gayo yang berbagi peran kemasyarakatan dan kepemimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tampak bahwa peran dan fungsi reje menempati posisi paling sentral sebagai pihak yang menentukan keputusan (decision maker).
Keempat peran bebas untuk dipilih, tetapi manakala suatu peran sudah dipilih, maka orang itu harus sesegera mungkin menata jiwanya (perasaan, pikiran dan tindakannya) sesuai tuntutan peran itu.
Reje yang gaduh dengan pasangannya jelas berpengaruh langsung pada kualitas kebijakan publik yang berada dalam kewenangannya. Banyak kebijakan publik yang akan tersandera, terbajak, tersabotase, atau terlaksana secara prematur. Sebagai pengampu kebijakan, tak terhitung kebijakan yang (akan) tertunda atau terganggu kualitasnya akibat buruknya hubungan kedua pejabat tersebut. Situasi Covid-19 yang memerihatinkan ini ternyata tidak cukup membuat keduanya sadar dan melakukan outo-reconciliation.
Di tengah wabah (bele) Covid-19 yang dahsyat ini, yang harus dikedepankan adalah kekompakan pemerintah Daerah. Pengakuan bupati bahwa mereka sedang rapat ketika wabup datang dengan marah-marah jelas merupakan hal yang sangat ganjil; masyarakat bertanya, wabup kenapa tidak ikut rapat? Ini kan masalah kesehatan yang seharusnya wabup yang berlatar belakang orang kesehatan seharusnya banyak berperan.
Bahkan karena masalah Covid-19 ini banyak membutuhkan koordinasi, seharusnya wabup layak untuk dipercaya memimpin Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sebuah momentum yang sesungguhnya sangat sesuai dengan background-nya. Terbukti setiap kebijakan dalam situasi dewe selalu berpotensi membawa bele kepada masyarakat.
New Normal
Bagaimana menormalkan kembali keretakan komunikasi yang terjadi antar reje dan wakil reje Gayo Lut? Tidak ada cara selain dengan pendekatan budaya dan adat Gayo; dan Bapak Plt. Gubernur telah mendobraknya. “Tingkis ulak ku bide sesat ulak ku dene” falsafah hidup dalam masyarakat Gayo sepertinya menjadi penyemangat inisiatif Plt. Gubernur. Jiwa sosial masyarakat Gayo terbangun di atas semangat kekeluargaan.
Apa yang terjadi saat ini mungkin saja buah dari komunikasi formal-struktural feodal. Masing-masing keukeuh pada egoisme dan gengsi masing-masing. Dimana-mana kepemimpinan daerah sebaiknya jangan terlalu terbelenggu formalitas birokrasi. Maksud hati rakyat memberi predikat reje justru kemudian benar-benar dikonversi menjadi raja yang sesungguhnya, sebagaimana gejala umum dalam pemerintahan daerah dimana para Gubernur atau Bupati/Walikota berperilaku bak raja kecil di daerahnya.
Simbolik raja yang ditabalkan masyarakat Gayo pada Bupati/Wabup-nya adalah bertujuan fungsional, bukan struktural, apalagi feodal. Karena itu jangan sampai terjebak pada pola komunikasi struktural-feodal; baik antara keduanya maupun dengan masyarakat.
Pendekatan fungsional kekeluargaan dalam masyarakat Gayo menempatkan reje sebagai sosok yang paling dituakan (jema tue), dianggap paling matang (mature) dalam berpikir dan paling dewasa dalam bertindak. Karena lembaga kebupatian tidak lebih merupakan perkongsian fungsi antara bupati/wakil bupati beserta perangkat daerah yang ada sebagai satu kesatuan organisasi.
Pendekatan fungsional kekeluargaan akan membangun pola komunikasi politik yang berbeda antara bupati/wakil bupati. Perasaan yang disuburkan dalam diri mereka semata-mata adalah perasaan sebagai saudara, bukan sebagai pesaing yang terus-menerus dicurigai dan dibelasah.
Terserah siapa yang lebih senior atau junior, adat Gayo mengajarkan panggilan “abang” atau “adik” atau “pong” jika sejajar. Dalam panggilan itu sarat cerminan kasih sayang. Sebutan “saudara Firdaus” oleh Bupati ketika memberi keterangan pers jelas menunjukkan komunikasi yang formal dan kaku. Alangkah cairnya jika hubungan bupati dan wakil bupati bak “Upin dan Ipin” saja, abang adik yang dimana-mana dan kemana-mana selalu bersama.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, keduanya harus bisa untuk jaga diri dan tau diri. Bupati sesuai kedudukannya tetaplah merupakan eksekutor dan pemegang tanggung jawab utama pemerintahan.
Seorang wakil bupati harus menyiapkan diri untuk membantu kesulitan bupati dalam melaksanakan seluruh tugas kebupatian, bukan dengan menuntut kapling sendiri secara hitam diatas putih sebagaimana pengakuan wabup pada media. Itu jelas menunjukkan tidak ada trust dan saling bantu di antara keduanya.
Belajar-lah setidaknya praktik baik (best practice) dari pak JK ketika menjadi wakil untuk SBY dan Jokowi. Di era SBY, ternyata ada puluhan keputusan presiden yang sesungguhnya diambil secara mandiri oleh pak JK, untuk membantu kelancaran tugas presiden.
Menguatkan gagasan pendekatan kekeluargaan khas Gayo, yang harus dipulihkan antara kedua peminpin Aceh Tengah itu adalah memulihkan perasaan bersaudara dan saling percaya.
Mereka harus berbai’at satu sama lain untuk tidak saling jegal dan saling beroposisi, sebab polah mereka berdua berimbas langsung pada masyarakat. Yang perlu dilakukan sederhana saja, cukup sedikit bernostalgia masa-masa harmonis di “masa susah” saat pilkada, tentunya sambil ngopi bareng mungkin di ARB Coffee atau bersantap masam jing di Idola Café; tanpa harus diantarai oleh Plt. Gubernur. Secangkir kopi dan secawan masam jing, masyarakat sungguh merindukan fotonya.
*Widyaiswara BPSDM Aceh, Pengajar Kepemimpinan Aparatur.
