TAKENGON-LintasGAYO.co : Polemik pesangon mantan karyawan PT Hyundai yang tengah mengerjakan proyek PLTA Peusangan 1 dan 2, akan menjadi bom waktu jika tidak segera dicari solusinya.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi C DPRK Aceh Tengah, Muchsin Hasan, saat bertemu dengan PT Hyundai, Kamis 16 April 2020.
Seperti diketahui, Ketua DPRK Aceh Tengah, Arwin Mega, menginisasi pertemuan tersebut, lantaran adanya adua dari 9 karyawan yang di PHK, menerima pesangon yang dinilai tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.
“Ini baru 9 orang yang di PHK, bagaimana nanti kalau ada 700 orang. Ini akan menjadi bom waktu, terlebih tadi kata pimpinan PT Hyundai (Mr. Lee), akan ada PHK setiap bulannya,” tegas Muchsin Hasan.
Ia berharap, manajemen PT Hyundai untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU di Republik Indonesia.
Ia juga menilai, PT Hundai tidak kooperatif, sehingga sering terjadi mis komunikasi. “Ke depan, kami minta PT Hyundai untuk koperatif, jika tidak kami akan tempuh jalur lain, hingga ke pusat,” tegas Muchsin Hasan.
Sebelumnya, Pimpinan PT Hyundai Mr. Lee mengklaim bahwa pihaknya telah membayar pesangon sesuai dengan UMP Provinsi Aceh.
Ditegaskan Muchsin Hasan, pihaknya bukan menghalang-halangi pembangunan. Justru, sangat mendukung, lantaran sudah menyedot banyak tenaga kerja.
Akan tetapi katanya lagi, pihak perusahaan harus menunaikan kewajiban, sesuai dengan aturan. “Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah harus memediasi masalah ini, karena ke depan, akan banyak warga yang kehilangan pekerjaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Tengah, Arwin Mega sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi C itu.
Menurut Arwin Mega, jika mengacu ke peraturan UU Ketenagakerjaan, seharusnya karyawan yang di PHK beberapa waktu lalu itu, ada yang mendapatkan pesangon 60 Juta.
“Tapi hanya dibayarkan setengahnya saja. Ini yang harus diperjelas. Jika tidak akan ada masalah lain yang menimpa karyawan yang di PHK berikutnya,” tandas Arwin Mega yang menjadi pemimpin rapat dalam pertemuan itu.
[Darmawan]
