Jakarta-LintasGayo.co: Para mantan petinggi GAM yang dipimpin Wali Nanggroe Malik Mahmud Alhaytar menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Kamis, 13 Februari 2020.
Pertemuan tersebut membahas butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam MOU Helsinki 15 tahun yang lalu, yang belum terselesaikan.
“Kami meminta kepada presiden agar beberapa masalah menyangkut kesepakatan perdamaian yang belum terselesaikan secara maksimal, dapat segera diselesaikan dengan baik,” kata Malik Mahmud usai pertemuan.
“Sudah 15 tahun perdamaian Aceh dengan RI, namun pembangunan dan ekonomi belum berjalan maksimal,” sebut Malik yang didampingi mantan panglima GAM Muzakir Manaf.
Dalam kesempatan itu juga Malik menyampaikan persoalan lain dalam MOU Helsinki yang belum tuntas, yakni terkait tanah untuk mantan kombatan.
“Saya minta agar semua ini bisa diselesaikan dengan baik. Termasuk masalah investasi menyangkut regulasi yang terkadang ada salah persepsi antara pusat dan daerah,” sambung Malik.
Menanggapi permintaan tersebut presiden langsung menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk mempelajari dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Moeldoko dalam kesempatan itu mengatakan, dalam tiga bulan kedepan akan berkoordinasi dengan tim Aceh mencari soluai terbaik sesuai dengan harapan masyarakat Aceh.
Dalam pertemuan itu presiden didampingi kepala KSP Moeldoko, ketua Wantimpres Wiranto dan Agung Laksono anggota Wantimpres.
Sementara Wali Nanggroe Malik Mahmud didampingi Muzakir Manaf, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, tokoh GAM Darwis Jeunieb dan staf khusus Wali Nanggroe Mohammas Raviq.
(Zuhri Sinatra)
