Surati KPU RI, Jang-Ko ; Kami Harap KPU Konsisten!

oleh

TAKENGON-LintasGAYO.co : Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk tetap konsisten terhadap isi surat yang telah dilayangkan kepada DPRK Aceh Tengah .

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 2019 telah menyurati ketua DPRK Aceh Tengah untuk mengklarifikasi dan menverifikasi nama salah satu calon anggota KIP yang di kirim oleh DPRK. Dalam surat tersebut KPU RI menyebutkan untuk menganti salah satu nama calon komisioner akibat sudah pernah 2 kali menjabat KIP Kabupaten.

Koordinator LSM Jang-ko Maharadi mengatakan, pihaknya mengirim surat ke KPU RI guna meminta konsistensi KPU RI terhadap surat yang sudah pernah dilayangkan kepada ketua DPRK Aceh Tengah.

“Berdasarkan hasil pengamatan KPU RI atas nama hamidah tidak bisa lagi menjabat akibat sudah pernah menjabat sabagai Komisioner KIP Kabupaten yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah,” katanya, Selasa 26 Februari 2019.

Jang-Ko juga meminta kepada KPU RI untuk membatalkan dan tidak mengeluarkan surat keputusan terhadap komisioner (Komisi Independen Pemilihan Aceh ) Tengah Priode 2019-2024 tersebut apabila semasih ada nama Sdr. Hamidah S.H, MH. “Hal ini di karenakan jika ini di lanjutkan maka tidak menutup kemungkian ada gugatan di kemudian hari, yang berpotensi akan menganggu tahapan Pemilu di Kabupaten Aceh Tengah serta akan merugikan kepentingan rakyat banyak,” pungkas Maharadi.

Sementara itu, Wakil Koordinator Jang-Ko Ricky Arasendi menambahkan, kondisi sekarang ini akan menyulitkan KIP Aceh untuk berkoordinasi, sosialisasi dan lainnya untuk kelancaran tahapan pemilu, karena pada saat yang sama mereka juga harus menangani tahapan pemilu untuk Provinsi Aceh.

“Hal lain yang menyulitkan mereka semua Komisioner KIP Aceh harus hadir ke Aceh Tengah ketika menyelenggarakan rapat pleno penetapan tahapan pemilu atau kepentingan lain sehingga berpotensi menghambat proses,” tegasnya.

Jang-Ko juga berharap kepada pemerintahan Aceh Tengah khususnya kepada bapak bupati Shabela Abu bakar untuk proaktif terhadap polemik ini,agar tidak berkepanjangan. “Kita ingin seperti bupati Kabupaten tetangga yang cepat tanggap dan segera mendatangi KPU RI,” ucap ricky.

[Ril]

Comments

comments