BANDA ACEH-LintasGAYO.co : Aceh telah melahirkan dua sosok pemimpin yang diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap Aceh yang lebih baik. Banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi oleh pemimpin baru Aceh periode 2017 – 2022 ini. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.
“Salah satu permasalahan yang wajib menjadi perhatiaan pemerintah yang baru ini adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” kata Ketua Umum DPP IKAN, Syahrul Maulidi, SE, M.Si
Kata Syahrul lagi, pada Tahun 2015 Presiden RI Jokowi Widodo telah mendeklarasikan Indonesia darurat narkoba termasuk Aceh. Sudah dua tahun berlalu deklarasi tersebut namun sampai saat ini kondisi tersebut belum dihentikan artinya Indonesia dan Aceh masih berada dalam kondisi darurat narkoba,” ucap Syahrul.
Aceh saat ini merupakan salah satu jalur masuk utama narkoba di Indonesia. Sudah banyak rakyat Aceh terutama generasi muda Aceh yang terlibat dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba.
“Kita berada dalam kondisi darurat narkoba namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh saat ini sama sekali tidak mencerminkan Aceh dalam kondisi darurat narkoba. Perhatian dari pemerintah Aceh masih sangat minim terhadap permasalahan narkoba,” terang Syahrul
Menurutnya, banyak generasi muda Aceh terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jika dibiarkan terus menerus kondisi ini maka Aceh akan krisis pemimpin yang berkualiatas.
Beranjak dari hal tersebut Ikatan Keluarga Anti Narkoba (IKAN) yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpusat dan berkedudukan di Banda Aceh yang berupaya untuk membentuk komunitas pada masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk terus berupaya seoptimal mungkin dalam mengsosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba.
“Kita berharap agar pemerintah Aceh mampu bersinergi dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Aceh. Kita tidak akan pernah bisa mewujudkan Aceh menjadi provinsi yang bersyariatkan Islam apabila permasalahan narkoba ini tidak mampu kita atasi,” ungkap Syahrul
“Tanggung jawab moral yang penting kita lakukan adalah memberi sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat bahaya penyalahgunaan narkoba juga perlu adanya sinergitas lintas sektoral sehingga program sosialisasi dan penanganan penyalahgunaan narkoba ini mendapatkan suatu konsep dan tepat sasaran,” katanya
Aceh menduduki perigkat ke-8 nasional wilayah darurat narkoba yang bukan hanya sebagai wilayah transit saja namun sudah menjadi jalur utama masuknya narkoba dari luar negeri.
“Kami juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak menjadi bagian dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” harapnya
Menurut Syahrul, Hasil penelitian yang dilakukan Kajati Aceh beberapa waktu lalu bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba di Aceh mencapai sekitar 66.000 jiwa sementara rehabilitasi di Aceh sangat terbatas daya tampungnya. Jika situasi ini tidak segera diatasi bersama apa yang akan terjadi terhadap Aceh beberapa tahun ke depan?
“Selamat kami ucapkan atas pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Mari kita selamatkan generasi muda Aceh dari bahaya narkoba dan menyelamatkannya dari ancaman bahaya Narkoba. Stop narkoba dan lawan narkoba. IKAN siap menjadi mitra terbaik pemerintah Aceh,” tutup Syahrul Maulidi. [NAJMI/ZR]
