TAKENGON-LintasGAYO.co : Rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar event pacuan kuda dalam waktu dekat menuai sorotan dan kritik dari berbagai pihak.
Menurut, Kabid Pendidikan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Aceh Tengah (IPEMATA) Banda Aceh, Jauhar Rafi, Bupati Aceh Tengah dinilai mengambil sikap “lepas tangan” dengan melimpahkan polemik penyelenggaraan kepada Dinas Pariwisata, padahal persoalan ini menyangkut aspek sosial dan kemanusiaan yang lebih luas.
Sebelumnya kata dia, Bupati memerintahkan agar Dinas Pariwisata untuk menggelar public hearing, tapi kenyataanya tak ada Bupati dalam kegiatan tersebut, dan dialihkan ke wakil bupati dengan alasan diplomatis sedang berada di luar daerah.
“Ini adalah sikap lepas tangan seorang Bupati, dengan tidak hadir ke public hearing menandakan bupati sengaja menghindar dari masalah, dan melimpahkan sepenuhnya masalah itu ke Dinas Pariwisata,” kata Jauhar Rafi.
Dikatakan, kebijakan untuk menggelar event pacuan kuda di masa bencana belum usai, dianggap tidak tepat momentum. Pasalnya, sejumlah desa di Aceh Tengah hingga kini masih berupaya bangkit dari dampak bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.
Kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, serta trauma psikologis warga dinilai seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Sangat disayangkan jika bupati justru menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada Dinas Pariwisata, dengan tidak hadir di public hearing hari ini,” kata Kabid Pendidikan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Aceh Tengah (IPEMATA) Banda Aceh, Jauhar Rafi, Jum’at 17 April 2026.
“Ini bukan sekadar urusan teknis hiburan, melainkan menyangkut empati dan arah prioritas kepemimpinan,” tambah Jauhar Rafi dalam keterangannya.
Menurutnya, penyelenggaraan event pacuan kuda memang merupakan bagian dari tradisi dan kebanggaan masyarakat Gayo.
Namun, pelaksanaannya di tengah kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana dinilai berpotensi menimbulkan sensitivitas dan kesan kurangnya kepedulian.
Ia menegaskan, pemerintah daerah semestinya lebih mengedepankan langkah-langkah pemulihan bagi warga terdampak sebelum menggelar kegiatan berskala besar yang bersifat hiburan.
“Kami mendesak agar Bupati Aceh Tengah meninjau kembali rencana tersebut. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada korban bencana sebelum memikirkan perhelatan massal,” tegasnya.
Hingga kini, polemik terkait rencana event pacuan kuda tersebut masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, khususnya di media sosial. Dan kini, keputusan finalnya ada di Bupati.
[FA]
