Kutacane-LintasGayo.co : Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKK-GL) Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), mendatangi Kantor DPRK setempat Senin (29/12/2014). Ribuan petani menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan terkait akan digusurnya lahan perkebunan oleh Badan Pengelola Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
Seorang petani, Mus (38) dalam orasinya mengatakan petani di Aceh Tenggara sudah sejak jaman Belanda berkebun di kawasan TNGL. Perkebunan yang mereka pakai saat ini, sudah digarap secara turun-temurun. “Namun kenapa baru saat ini Badan Pengelola TNGL mau mengeksekusi kami dan tanpa kompromi membasmi lahan pertanian kami,” ujarnya.
Lebih lanjut Mus menyampaikan, melihat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan hidup tentu diperlukan tempat usaha bagi masyarakat Aceh Tenggara mengingat penduduk dominan bermata pencarian dari pertanian dan perkebunan.
“Letak penduduk Aceh Tenggara tepat dibawah kaki gunung Leuser yang berstatus sebagai hutan lindung tentu memberikan dampak yang negatif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat ,” tegasnya seraya meminta Badan Pengelola TNGL hadir dan membuat solusi bagi para petani dengan memundurkan tapal batas TNGL untuk memberi ruang perkebunan bagi masyarakat di kawasan kaki gunung Leuser.
Sementara Ketua Asosiasi Kepala Desa Aceh Tenggara Nawi, SE, mewakili Kepala Desa dalam orasinya mengatakan berdasarkan data kehutanan menyatakan bahwa TNGL di kawasan Aceh Tenggara memiliki luas ± 623.987 Ha. Data BAPPENAS menunjukkan bahwa ketersediaan lahan perumahan 2.445 hektar, kebun 30.915 hektar, 540 hektar, Hutan Negara 339.853 hektar. Ladang 5.504 dan sawah 17.431. Pertumbuhan penduduk Aceh Tenggara terus mengalami peningkatandari tahun ketahun hingga kini menjadi 211.171 jiwa dengan persebaram 42 KM2.
“Sementara Dana kompensasi yang diberikan oleh negara-negara donor untuk mengelola kawasan TNGL seakan telah mengisi perut lapar, memenuhi kebutuhan pendidikan dan mencukupi kelayakan hidup petani dan pekebun yang nyatanya hanya mimpi-mimpi dan para Pihak TNGL, namun kompensasinya tak pernah sampai kepada masyarakat Aceh Tenggara, kalau lahan ini tidak bisa ditanami oleh petani, dan jika ikuti peraturan tersebut maka lahan untuk petani hanya 4×4 meter saja,” tandas Nawi, SE.
Amatan LintasGayo.co, orasi damai ribuan petani Agara tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 Wib, setelah menyampaikan orasi pihak DPRK langsung meminta beberapa perwakilan PPKK GL untuk mengadakan negosiasi dengan BP-TNGL. Negosiasi tersebut turut disertai dengan kehadiran Wakil Bupati Aceh Tenggara dan anggota Komisi X DPR-RI Salim Fakhri.
Dalam negosiasi tersebut beberapa perwakilan menyampaikan kritikan dan saran kepada pemerintah khususnya BP-TNGL yang indikasinya menebangi kebun masyarakat ditambah lagi tidak jelasnya tapal batas TNGL selama ini disinyalir sebagai pemicu terjadinya unjuk rasa yang digelar PPKK GL itu.
Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diingankan, Wakil Bupati Aceh Tenggara H. Ali Basrah beserta Salim Fakhri mengambil alih pembahasan, sehingga melalui negosiasi yang cukup panjang akhirnya ditemukan kesepakatan antara PPKK GL dengan Unit Balai Perlindungan TNGL, DPRK dan DPR-RI dihadapan Kapolres, Dandim dan unsur muspida lainnya.
Setelah melalui musyawarah, Ali Basrah menyampai hasil kesepakatan kepada para ribuan pendemo yang menanti diluar gedung DPRK. “Masalah lahan perkebunan yang ditebang pihak BP-TNGL tidak akan di ganti rugi, namun pemerintah bekerjasama dengan DPR-RI, akan membantu para petani walaupun tidak maksimal, ini sebagai bentuk kepedulian bentuk tanggung jawab pemerintah,” ungkap Ali Basrah.
“Masalah perluasan tapal batas tabal batas TNGL, kita berharap pemerintah propinsi dan pusat memberikan kompensasi agar masyarakat Aceh Tenggara bisa lebih sejahtera,” timpal Ali Basyah.
Sebelumnya, Salim Fakhri juga menyampaikan semua kesepakatan ini akan disampaikan dalam sidang paripurna DPR RI termasuk. Setelah puas mendengar jawaban tuntutan, ribuan petani beranjak menginggalkan gedung DPRK Aceh Tenggara dengan tertib dan aman.
(Jubel | DM)
