Resolusi Pertanian Aceh

oleh

Oleh: Tarmizi Age*

TarmiziDALAM konteks memajukan pertanian di Aceh, merupakan suatu hal penting untuk mewujudkan kemakmuran dan pembebasan rakyat dari kemiskinan dan pengangguran yang terus menerus menimpa dan sulit terselesaikan selama ini.

Aceh yang memiliki tanah cukup subur di kelilingi laut pesisir pantai dan arus sungai menjadi sebuah andalan bagi rakyatnya untuk menggarap pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan secara besar – besaran.

Salah satu langkah penting untuk mewujudkan cita-cita penyelesaian secara konfrehensif keterpurukan ekonomi Aceh hingga saat ini adalah dengan resolusi pertanian Aceh, membangun sistim yang jelas, fokus dan bekerja sama dengan pasar internasional yang sudah sangat terbuka untuk kebutuhan pangan.

Sistim yang saya maksudkan di sini adalah adanya plening kerja dari awal, termasuk pembibitan, penanaman, pemanenan hingga kepada konsumsi pasar yang jelas (tidak cileet–cileet) dan ia perlu di laksanakan secara besar–besaran dengan langkah konkrit pemerintah bersama rakyat, sebagai contoh misalnya, Kabupaten Bireuen yang  terletak pada posisi strategis menurut saya sangat berpotensi untuk mengembangkan peternakan, pertanian dan perkebunan serta perikanan secara sistematis yang bernuansa bisnis sehingga bisa menampung tenaga kerja sebagai salah satu langkah mengawal terjadinya krisis pengangguran besar – besaran pada masa mendatang.

Resolusi lainnya yang sangat penting disini adalah pemerintah perlu menetapkan kawasan per sektor dengan batas waktu pakai minimal di atas 30 tahun, mengapa hal ini perlu di tetap peraturankan oleh pemerintah, misalnya di kecamatan Peudada seluas 1200 hektar di alokasi kususkan untuk kawasan peternakan, nah setiap masyarakat yang memiliki ternak tetapi tidak memiliki lahan sesuai prosudur dan maka lokasi tadi bisa di manfaatkan tanpa perlu pungutan biaya, jika ada program–program pemerintah yang berkaitan dengan peternakan maka pihak pemerintah berkewajiban menempatkan di kawasan yang sedianya di tetapkan.

Konsep Mawah

Untuk mengembangkan sistim kebangkitan ekonomi rakyat di sektor peternakan pemerintah atau pihak swasta atau kerjasama pemerintah dengan swasta dengan melantik lembaga–lembaga masyarakat sebagai pengawas bisa saja resolusinya melalui sistim mawah.

Sistim mawah yang saya maksudkan adalah hitungan harga beli merupakan modal dan hitungan harga jual setelah mengembalikan modal adalah ke untungan yang kemudian di bagikan antara pemodal dan pekerja.

Agar program–program apa saja yang di canangkan oleh siapapun berjalan normal maka setiap project perlu ada buject  atau anggaran yang mencukupi dan independen, anggaran tidak hanya di sediakan untuk membeli ternak dan ketuhannya, tapi juga untuk lembaga pengawas sesuai aturan sehingga tidak terjadinya pencurian buject (korupsi) dari pembelian ternak atau terjadinya pembekakan harga, ini perlu perhatian dan konsep yang serius jika Aceh mau keluar dari kesakitan ekonomi.

Urusan Pemerintah

Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota hingga ke kecamatan perlu bekerja keras membangun diplomasi melakukan promosi dini dengan kabupaten kota lainnya , provinsi, sekaligus negara (pasar international) dalam urusan harga (pemasaran).

Tanpa adanya usaha yang konsen dan sungguh–sungguh semua pihak terutama pemerintah dalam hal mencari pasar maka nihil akan terjadi perubahan di Aceh yang berkaitan dengan ekonomi, sebagai langkah awal misalnya pemerintah Aceh atau kabupaten kota bertemu dengan negara – negara yang butuh jeruk nipis, berapa banyak jumlah kebutuhannya, berapa luas perlu di tanam dan berapa lama siap di panen, begitu juga pisang dan lain sebagainya, tanpa ada lobi pasar yang tinggi dari pemerintah maka tidak akan ada yang namanya kemakmuran, sebab salah satu kemunduran pertanian Aceh adalah karena harga pasar yang tak layak di terima petani.

Penulis melihat salah satu dasar ekonomi Aceh terpelentir dari kemajuan adalah akibat dari luasnya lahan yang tidak produktif di Aceh, ada ribuan hektar lahan di setiap kabupaten yang di biarkan menganggur dan terbiar, ini merupakan salah satu dasar yang kuat sehingga terjadinya krisis pengangguran dan krisis ekonomi berat di Aceh.

Pertanian di Denmark Sudah Maju

Denmark negara empat musim, dan dalam kurun waktu 6 bulan mereka tidak bisa menggunakan lahannya untuk produksi pertanian namun dalam waktu enam bulan lainnya mereka manfaatkan setiap lahan yang ada sehingga petani Denmark merupakan salahsatu komunitas petani kaya di dunia, mereka bahkan hingga hari ini tidak pernah risau dengan pangannya, walau 6 bulan mereka harus cuti dari bercocok tanam, jadikanlah pandangan ini sebagai salah satu motivasi bagi kita dalam rangka mebangun Resolusi Pertanian Aceh, akhirnya Informasi, tehnologi bahkan Aceh tidak akan berkembang maju sebelum pertaniannya bisa di majukan, demikian mudahan bermanfaat.(acdenmark2010@gmail.com)

* Pembina Lembaga ACDK

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.