Oleh: Siti Aminah*
KASUS korupsi di Indonesia semakin meningkat. Mulai dari korupsi di partai poitik sampai dengan kasus korupsi skandal impor daging sapi. Asal ada peluang yang besar, di sanalah tempat mencari kesempatan bagi wakil rakyat untuk mengisi kantongnya sendiri. Anehnya, mulai dari orde baru sampai orde reformasi yang tercatat jumlah kasus korupsi di negeri ini mayoritasnya kaum laki-laki. Namun, saat ini wabah penyakit menular materialisme tersebut sudah mengefouria kepada kaum perempuan.
Sejak ditetapkannya Undang-Undang persetujuan konpensi hak-hak politik kaum perempuan (UU 68 Tahun 1958) menjadikan perempuan di Indonesia berpikir esensialistik yakni hal yang penuh kebaikan pasti melekat pada kaum perempuan. Namun, sisi negatifnya tetap saja muncul. ketika esensialisme itu telanjur menancap dalam kesadaran sosial, maka kekecewaan terhadap perempuan pun berubah menjadi sejenis kepanikan moral yang berkepanjangan (Hedriansyah).
Ditambah lagi dengan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Meskipun sulit untuk dicapai, namun yang sudah tampak didepan mata saja harus berpikir ulang terhadap keterlibatan kaum perempuan di dunia politik apalagi sebagai pemegang jabatan strategis di publik ini.
Kalau melirik siapa saja perempuan yang terjerat kasus korupsi di Negara ini adalah Harini Wijoso, Arthalita Suryani , Wa Ode Nurhayati, Nunun Nurbaeti, Miranda Swaray Goeltom, Mindo Rosalina Manulang, dan figur yang paling menjadi pusat perhatian adalah Angelina Sondak dalam kasus skandal wisma atlet yang berujung di penjara. Ini merupakan bukti bahwa perempuan belum bisa sebagai pemegang kekuasaan penuh di publik ini. Meskipun, peran perempuan dalam dunia politik harus terlibat, namun harus mempertimbangkan jabatan apa yang akan dipegang agar tidak terjadi penyelewengan dan menganggap kaum perempuan sebagai uji coba dalam pemegang kekuasaan.
Bias Gender
Gender seringkali disalah artikan oleh kaum elit politik. Terutama bagi perempuan yang ingin terlibat secara langsung di parpol. Di dalam Women’s Studies Encyclopedia yang ditulis oleh Nasaruddin dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi dan kemasyarakatan. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan.
Penempatan perempuan dalam istilah dapur, kasur, dan sumur menjadi kontroversi dikalangan perempuan itu sendiri. Kaum perempuan menganggap justifikasi tersebut menjatuhkan intelektual dan merendahkan posisi kaum perempuan di publik. Tentu menjadi sebuah permasalah apabila perempuan tidak bisa menjadi pilar yang taat terhadap aturan Negara.
Artinya, kaum perempuan bisa juga menjerumuskan diri dalam hal pencurian uang negara yang berdampak pada figur kepemimpinan sebagai ibu rumah tangga untuk mendidik anak-anaknya sebagai generasi bangsa. Apa kata dunia? Faktanya keterwakilan perempuan seperti tokoh-tokoh yang sudah disebutkan tidak bisa menjaga esentitas dirinya sebagai perempuan. Bagaimana mungkin bisa mengurus Negara, kalau masih memposisikan diri sebagai laki-laki tetapi mecontoh para maling di Negara tercinta ini?
Partisipasi Perempuan
Permasalahan di Indonesia saat ini semakin kompleks. Sehingga bisa menjadi pelajaran bagi generasi kepemimpinan di masa akan datang. Apalagi pesta demokrasi menjelang pemilu 2014 mendatang akan segera memilih calon presiden dan legeslatif. Pemilihan tersebut terus menjadi persaingan bagi elit politik terutama kaum perempuan yang ingin menduduki kursi panas di parlemen.
Ada beberapa kegalauan bagi bangsa ini ketika terjadi penyelewengan kekuasaan di pemerintahan. pasalnya, hampir semua pejabat Negara tidak terkecuali dari partai-partai besar pernah terlibat skandal kasus korupsi. Tidak terlepas apakah itu kaum perempuan dan juga laki-laki. ini membuktikan bahwa cerminan kepemimpinan bangsa indonesia kedepan masih tahap kegalauan dalam memilih siapakah pemimpin bersih dari kasus-kasus korupsi tersebut?
Bukan pada persoalan laki-laki saja yang terjaring di penjara, namun perempuan juga berpeluang untuk mencicipi rumah besi tersebut. Ada beberapa point yang ingin penulis sampaikan bahwa dalam kondisi Indonesia serba kompleks saat ini memang perlu dibutuhkan partisipasi kaum perempuan dari segala aspek. Baik keterlibatan dibidang politik, ekonomi, pendidikan, pembangunan, social, dan budaya. Seluruh aspek dalam tatanan berbangsa dan bernegara itu tentu tidak mungkin hanya diisi oleh kaum laki-laki.
Di sini, partisipasi perempuan dalam aspek pendidikan tentu lebih penting dibandingkan dengan perpolitikan. Karena pada dasarnya, perempuan adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Apabila perempuan ditempatkan pada posisi strategis di anggota dewan , kekhawatiran kita adalah akan bertambah banyak lagi perempuan cerdas yang akan meninggalkan keluarganya demi kepentingan publik. Padahal, laki-laki secara fisik lebih kuat dibandingkan kaum perempuan.
Boleh-boleh saja perempuan itu berpolitik, asal tidak menyeleweng dari kodratinya sebagai perempuan. Meskipun tidak semua perempuan menyalahkan aturan publik, tapi kebanyakan saat ini tokoh perempuan itu sendiri yang membuktikan kepada kaum perempuan bahwa mereka tidak sanggup dalam mengurusi Negara ini.
Hal yang perlu diperhatikan ketika perempuan menjabat pada posisi strategis, pertama perempuan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan anak-anaknya, kalau diistilahkan ibu rumah itu induk dari sebuah keluarga. Kedua, meskipun secara prestasi perempuan lebih cerdas, namun dari segi emosi masih terlihat krisis sehingga bisa menyebabkan stereotif gender. Ketiga, perempuan harus bisa membedakan antara urusan pribadi, keluarga,dan publik. Di sinilah perempuan itu dikatakan sebagai wonder momen not Wonder “Korruption” Women.(bobominabobo@yahoo.co.id)
*Alumni mahasiswa APK Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry
