BLANGKEJEREN-LintasGAYO.co : Anggota Fraksi Golkar DPRK Gayo Lues, Ali Amran, mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah konkret dan bertanggung jawab dalam menangani kerusakan parah jalan lintas provinsi Ketukah–Abdya.
Menurutnya, ruas jalan penghubung Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Barat Daya (Abdya) itu hingga kini belum mendapat penanganan serius pascabencana dari Pemerintah Aceh.
“Ini jalan vital dan urat nadi perekonomian warga,” tegasnya, Selasa 3 Februari 2026.
Bencana hidrometeorologi melanda pada akhir November 2025 lalu, membuat ruas jalan ini rusak parah bahkan ada yang terputus. Kondisi ini kata dia, mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Jalan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika badan jalan rusak bahkan hilang dibawa arus banjir, maka aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan ikut lumpuh,” tegas Ali Amran.
Ia menyayangkan lambannya respons Pemerintah Aceh dalam melakukan pembenahan pascabencana. Menurutnya, hingga kini masyarakat belum melihat langkah nyata di lapangan, meski dampak kerusakan dirasakan setiap hari.
“Sudah dua bulan lebih pascabencana, namun perhatian dan tindakan nyata dari Pemerintah Aceh belum terlihat. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Masyarakat membutuhkan kepastian dan kehadiran negara, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Ali Amran menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik DPRK dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung.
“Kami di DPRK Gayo Lues, khususnya Fraksi Golkar, berdiri sebagai representasi suara rakyat. Terutama masyarakat di Dapil II yang sangat bergantung pada akses jalan lintas provinsi ini. Pemerintah Aceh harus segera turun tangan dan menjadikan perbaikan jalan Ketukah–Abdya sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ali Amran mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga mengancam keselamatan warga, memperbesar risiko kecelakaan, serta memperparah ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Negara tidak boleh abai. Infrastruktur yang rusak akibat bencana adalah tanggung jawab pemerintah. Ini bukan hanya soal jalan, menunjukkan keadilan pembangunan dan keselamatan rakyat,” pungkasnya.
[FA]
