Banda Aceh, Lintasgayo.co – Angka stunting anak di Aceh sepanjang 2019–2025 diperkirakan masih berada di kisaran rata-rata 30 persen atau setara sekitar 156.000 anak. Jumlah ini bahkan lebih besar dibandingkan total penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2025 yang hanya mencapai 145.584 jiwa.
Ironisnya, meskipun persoalan stunting tergolong darurat dan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Aceh tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pencegahan dan penanganan stunting dalam APBA 2026.
Pakar kebijakan publik Universitas Syiah Kuala, Dr. Nasrul Zaman, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya fungsi perencanaan anggaran daerah. Menurutnya, Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) harus bertanggung jawab kepada publik dan gubernur, karena program penurunan stunting merupakan program strategis nasional sekaligus telah masuk dalam RPJMA Aceh 2025–2030 pemerintahan Mualem–Dekfad.
“Kita sangat menyayangkan ketidakmampuan Sekda dalam menerjemahkan visi-misi kelima Mualim–Dekfad yang menargetkan peningkatan signifikan kualitas SDM Aceh pada 2030,” kata Nasrul, Rabu (28!1/2026).
Ia mengingatkan, tanpa intervensi serius, anak-anak yang saat ini mengalami stunting akan memasuki usia produktif dalam 15–20 tahun mendatang dengan keterbatasan daya saing, produktivitas, dan kualitas kesehatan. Dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga terhadap daya saing daerah secara keseluruhan.
“Risiko sosial dan ekonomi jangka panjangnya sangat besar. Masyarakat bisa saja menyalahkan gubernur, padahal problem utamanya terletak pada kegagalan perencanaan dan penganggaran yang tidak selaras dengan RPJMN dan RPJMA,” ujarnya.
Karena itu, Nasrul mendorong Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda. Ia bahkan menilai pergantian pimpinan birokrasi strategis menjadi langkah mendesak demi memastikan kebijakan pembangunan berjalan konsisten dengan arah visi pemerintahan.
“Kita tidak ingin pejabat yang dibiayai oleh rakyat justru gagal menghadirkan kesejahteraan sebagaimana dijanjikan dalam kampanye,” tegasnya.[]
