TAKENGON-LintasGAYO.co : Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Penyelamat Kampung Aceh Tengah (AMMPK-AT) menggelar aksi demo di Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tengah, Senin 19 Mei 2025.
Massa aksi menyampaikan keprihatinannya atas dugaan keterlibatan Kepala Kejaksaan (Kajari) Aceh Tengah, dalam kegiatan peningkatan kapasitas life skill masyarakat kamping di Aceh Tengah.
Afdhalal Gifari salah satu peserta aksi menegaskan, di Aceh Tengah saat ini ada Kampung yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keguanaan dana desanya, lantaran adanya kegiatan titipan dari APH.
“Mau sampai kapan Dana Desa di Aceh Tengah terus diintervensi. APH yang harusnya menjadi garada terdepan penegak hukum, malah terindikasi menggerogoti dana desa,” tegasnya.
“Jangan harap desa-desa di Aceh Tengah yang maju, karena dana desanya di atur oleh Kajari,” tambahnya.
Usai menyampaikan orasi di depan kantor Kejari Aceh Tengah, peserta aksipun akhirnya dipersilahkan masuk ke dalam ruangan untuk bertemu langsung Kajari Aceh Tengah.
Di dalam ruangan itu, peserta aksi mempertanyakan keterlibatan Kajari dalam kegiatan life skill yang menggerogoti dana desa di Aceh Tengah itu.
“Kenapa terus peras dana desa, sementara kegunaan dana desa itu sudah jelas untuk apa. Bukan untuk kelompok apalagi untuk APH,” kata Afdhal.
Menurutnya, kegiatan yang bersumber dana desa yang sudah disahkan dalam Musrenbang, tapi pada perjalananmya masuk nama Kajari lewat kegiatan Bimtek, untuk mengintervensi.
“Ada beberapa orang yang mau mengadu, tapi dia takut diancam,” tegasnya.
Mendengar itu, Kajari Aceh Tengah Andi Hendrajaya mengatakan, dirinya sudah diperiksa oleh Kejagung atas laporan itu. Dan hingga saat ini belum ada hasil pemeriksaannya.
Dalam kesempatan itu, Afdhal yang menanggapi pernyataan Kajari, setelah dzuhur, pihaknya memastikan akan membuat laporan ke KPK dan Kejagung, dengan bukti-bukti yang pihaknya punya.
“Kita pastikan, ba’da dzuhur ini laporan akan masuk ke KPK dan Kejagung, biar mereka yang membuktikan Kajari ini terlibat atau tidak. Dan bukan hanya Kajari, tapi aliran dana yang di transfer desa ini kemana aja mengalirnya,” tandas Afdhal.
AMMPK-AT dalam kesempatan itu juga menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pencopotan Kajari Aceh Tengah yang nilai punya citra buruk.
“Kami minta usut tuntas dugaan pemerasan terhadap kepala desa oleh oknum jaksa,” kata Khaidir, peserta aksi lainnya.
Mereka juga meminta untuk membersihkan Kejari Aceh Tengah dari oknum yang dinilai korup dan tidak berintegritas.
“Hentikan kriminalisasi terhadap kepala desa yang menolak tunduk pada permainan busuk oknum aparat,” katanya lagi.
[Darmawan]
