TAKENGON-LintasGAYO.co : Pengamat ekonomi, Lamsyah Budin, mengatakan tidak dimasukkannya pengelolaan industri kopi gayo dari hulu sampai dengan hilir dalam Rancangan Qanun pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan eksekutif dan legislatif tidak responsif terhadap persoalan komoditas kopi sebagai denyut nadi dan tulang punggung perekonomian Aceh Tengah.
Menurutnya, kopi arabika Gayo bukan hanya sebagai komoditas unggulan daerah namun lebih dari itu kopi arabica gayo merupakan komoditas strategis nasional.
“Jadi wajar ketika ada regulasi daerah yang harus diterbitkan untuk memberikan proteksi terhadap sebagian besar masyarakat Aceh Tengah yang menggantungkan kehidupannya dari kopi,” katanya, Jum’at 16 Mei 2025.
Saat ini lahan kopi bukan hanya diusahakan oleh kepala keluarga tapi juga korporasi yang membuka lahan perkebunan ratusan hektar, bagaimana mereka berinvestasi, bagaimana kontribusinya bagi daerah dan masyarakat sekitarnya, hal-hal teknis seperti ini perlu diatur dalam qanun daerah, termasuk bagaimana mengelola resi gudang yang selama ini tidak berjalan.
Lebih jauh Lamsyahbudin menyampaikan, terkait dengan SDM pada sektor perkebunan dan industri kopi Pemkab Aceh Tengah harus hadir dan memperhatikan bagaimana mencetak petani kopi yang profesional menyasar ke kalangan muda?,
“Bagaimana mencetak roaster dan cupper yang siap pakai bagi industri kopi?, bagaimana menyiapkan industri, pendukung kopi seperti packaging misalnya,” tegasnya.
“Selanjutnya bagaimana keberadaan dan eksistensi dari lembaga Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) yang menginisasi lahirnya Indikasi Geografis Kopi Arabica Gayo dan mempunyai peran strategis dalam keberlanjutan Kopi arabica Gayo ke depan?” Ujarnya.
Dirinya menegaskan hal semacam inilah yang harus direspon oleh Pemkab Aceh Tengah dengan membuat regulasi yang jelas.
[SP/Darmawan]
