TAKENGON-LintasGAYO.co : Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2024 di Dinas Pertanian.
Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah tercapai, serta mengevaluasi kendala di lapangan demi perbaikan ke depan, Senin 21 April 2025.
Tim ini dipimpin langsung oleh Syukri, Wakil Ketua Seven Cebro Kobat dan sejumlah anggota legislatif, Mukhlis, S.Pd, Ir. Amiruddin, Genap, Saiful MS, Ichwan Mulyadi, Fahrijal Kasir, ST, Ilyas Sadikin dan Fauzan.
Terdapatnya banyak program dari DPRK yang diharapkan bisa terintegrasi dengan rencana dinas di tahun-tahun mendatang.
Namun demikian, Tim Pansus menyoroti kurangnya data yang lengkap dan terukur, terutama dalam sektor peternakan.
Wakil Pansus, Seven Cebro Kobat meminta agar Dinas memberikan indikator keberhasilan yang jelas seperti kondisi kandang, kesehatan hewan, serta capaian nyata di lapangan.
Tim ini menekankan pentingnya penyuluhan yang merata serta promosi jabatan yang berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan.
Seven menilai masih adanya ketergantungan bahan pokok dari luar, seperti cabe, serta fluktuasi harga pupuk yang dinilai memberatkan petani.
Di bidang peternakan, Kepala Bidang Peternakan melaporkan bahwa hingga 2024 hanya ada 35 ekor sapi penggemukan.
Selain itu, keterbatasan dosis vaksin rabies dan dukungan operasional juga menjadi tantangan serius. Kondisi ini menghambat upaya pengendalian penyakit hewan serta pelayanan kesehatan hewan di masyarakat.
Tim Pansus DPRK merekomendasikan untuk melakukan peningkatan transparansi dan dokumentasi.
“Dinas Pertanian dinilai perlu melakukan penyusunan laporan kegiatan yang lebih detail dan terukur. Semua kegiatan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terdokumentasi,” kata Seven.
Penyuluhan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Revitalisasi peran penyuluh dan pengalokasian anggaran yang memadai sangat diperlukan.
Program aspirasi DPRK perlu diselaraskan sejak awal dengan perencanaan Dinas untuk menghindari tumpang tindih dan realisasi yang lemah.
Promosi jabatan harus berbasis pada kompetensi, bukan kedekatan personal.
Tim juga meminta dilakukan evaluasi kinerja penyuluh dan petugas lapangan dilakukan secara berkala.
Perlu penguatan pada pengadaan pakan, vaksin, dan bibit unggul. Kolaborasi dengan lembaga lain untuk peningkatan populasi dan produktivitas ternak.
“Dinas harus lebih fleksibel dalam merespons dinamika di lapangan, termasuk memperhatikan masukan dari masyarakat dan DPRK,” ujarnya.
“Kami harap program Dinas Pertanian Aceh Tengah ke depan dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya para petani dan peternak,” pungkas Seven.
[SP]
