TAKENGON-LintasGAYO.co : Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Tengah melakukan kunjungan strategis ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Sabtu 19 April 2025.
Kunjungan ini menjadi bagian dari proses pengawasan serius terhadap realisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Dipimpin oleh Syukri, rombongan Pansus turut diperkuat oleh Wakil Ketua Seven Cebro Kobat dan sejumlah anggota legislatif, Mukhlis, S.Pd, Ir. Amiruddin, Genap, Saiful MS Amirullah, Ichwan Mulyadi, Fahrijal Kasir, ST, Ilyas Sadikin dan Fauzan.
Dalam kunjungan itu, Pansus tak hanya menagih data, tetapi juga menyuarakan harapan masyarakat soal air bersih, rumah layak huni, dan penanganan sampah yang kian meresahkan warga.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBK dan dana pusat digunakan tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujar Syukri membuka dialog.
Isu krusial turut disampaikan oleh sejumlah Anggota DPRK, seperti menggugat efektivitas dana APBK yang dinilai minim kontribusi terhadap problem perumahan rakyat.
Wakil Ketua Pansus, Seven Cebro Kobat mempertanyakan kejelasan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum senilai Rp8,6 miliar dan DOKA sebesar Rp5,6 miliar.
“Jangan hanya mengandalkan data dari BKKBN. Realisasi harus berbasis data riil dan kebutuhan di lapangan,” kata Seven.
Program perumahan menurut legislator ini tidak bisa menunggu. “Dinas jangan pasif. Proposal harus segera disampaikan sesuai progres. Jangan hanya menunggu bola, jemput bola,” ujarnya.
Tim Pansus juga menagih solusi konkret atas problem klasik yaitu sampah.
Mereka menyebut kondisi di TPA Mulie Jadi kian mendesak untuk ditangani secara serius.
“Ini bukan sekadar bau atau tumpukan sampah. Ini soal harga diri kita dalam memperlakukan lingkungan. Tolong kirimkan dokumen lengkap ke kami, supaya kami bisa bawa ini ke paripurna dengan rekomendasi yang tajam dan membangun,” kata Seven.
Program DED (Detail Engineering Design) yang selama ini diklaim sebagai fondasi pembangunan juga tak luput dari sorotan, capaian dan efektivitasnya turut menjadi sorotan.
“DED ini harus bisa menjawab masalah, bukan sekadar habiskan anggaran. Tepat sasaran adalah harga mati,” ujarnya.
Menanggapi kritik dan masukan, Kepala Dinas Perkim, Mauiza Uswa menyambut baik dialog tersebut. Ia berkomitmen membangun sinergisitas lebih kuat bersama DPRK dan siap menyerahkan seluruh dokumen pendukung.
“Kami pastikan data yang disampaikan sinkron dengan dokumen LKPJ. Ini adalah momentum untuk perbaikan,” ujar Mauiza.
[SP/DM]
