Oleh : Aidi Fitra Chaliluddin*
Timeline medsos beberapa hari ini sedikit memanas. Bermula dari postingan berita terbitan tahun 2020 tentang sekelompok orang membakar foto Bardan Sahidi.
Komentar netizen makin memanas ketika Bardan Sahidi mengklarifikasi berita tersebut. Supaya tidak terjadi mispersepsi, hemat saya berita itu seharusnya diklarifikasi empat tahun lalu.
Saya tahu karakter Bardan Sahidi, dia lebih memilih diam daripada menangkis isu miring yang menerpa dirinya. Dia sering mengatakan, ghibah dan fitnah atas dirinya, itu adalah ladang pahala bagi dirinya.
Semua tahu, tidak ada celah untuk mem-black campaign Bardan Sahidi, lalu netizen mengangkat kembali berita lama itu dilaman medsos. Bardan Sahidi mengklarifikasi berita tersebut.
Klarifikasi itu dilansir oleh media lokal LintasGAYO.co (18/8/2024). Ternyata Bardan Sahidi begitu memperhatikan wilayah Aceh Tengah.
Terkait : Dituding Pernah Ingin Batalkan Proyek Multiyears Jalan Samarkilang, Begini Kata Bardan Sahidi
Dia meminta multi years contract memasukkan juga jalan Simpang Uning-Pantan Nangka, Mungkur, Gewat, Umang Isaq, Delung Sekinel di Kecamatan Linge, Bintang Pepara dan Pantan Penyo di Kecamatan Ketol.
Lalu apa yang salah dengan hal itu? Saya melihat yang dilakukan Bardan Sahidi adalah bentuk kepedulian seorang wakil rakyat terhadap konstituen atau pemilihnya.
Namun, saya sedih melihat adinda saya yang sama-sama berasal dari kader organisasi mahasiswa yang sama. Cara pandang seseorang memang berbeda untuk melihat suatu permasalahan.
Namun kemampuan literasi untuk memahami sebuah artikel atau berita seharusnya tidak berbeda. Berita semestinya jangan dibaca sepotong-sepotong. Terlepas kita suka atau tidak pada seseorang.
Sepengertian saya, dalam berita itu pada dasarnya semua anggota DPRA tidak menghambat pembangunan jalan tersebut. Mekanisme pembahasan yang jadi permasalahan pembangunan itu karena tidak masuk dalam RPJM Aceh.
Dan, agenda rapat hari itu masalah Pembatalan Proyek Multiyears. Agendanya saja pembatalan, jadi yang membatalkan bukan satu orang saja.
Seharusnya ditanyakan kepada Sekretariat DPRA, kenapa membuat agenda rapat pembatalan.
Semua tahu, mekanisme legislatif disemua tingkatan punya aturan dan regulasi yang harus dipatuhi. Namanya tata tertib DPRA yang sudah ditetapkan bersama oleh anggota dewan.
Saya pikir, terlampau sempit pola pikir kita apabila keputusan dewan itu bisa diputuskan oleh satu anggota dewan saja, yaitu Bardan Sahidi seorang.
Rasanya tidak masuk akal, puluhan anggota dewan bisa dikalahkan oleh suara satu orang anggota dewan. Sementara semua tahu, mayoritas anggota DPRA berasal dari partai lokal, bukan PKS.
Dinda, semuanya ada mekanisme. Jangan menjadi buzzer murahan karena beda pilihan. Nanti netizen akan membaca tingkat kecerdasan kita. Maaf bila pandangan saya ini kurang tepat.
*Netizen, tinggal di Kebayakan
