TAKENGON-LintasGAYO.co : Aktivis muda di Aceh Tengah, Razikin Akbar menyoroti tren menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tengah dibawah kepemimpinan Pj Bupati, T Mirzuan.
Razikin menyebutkan, tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah terjadi dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Menurut Razikin pada tahun 2020 PAD Aceh Tengah sebesar Rp 193,59 Milyar, kemudian tahun 2021 sebesar Rp 165,06 Milyar, tahun 2022 sebesar Rp 163,86 Milyar dan tahun 2023 sebesar Rp 133,20 Milyar. Data tersebut menurut Razikin dikutip dari Postur APBD Aceh Tengah Tahun 2020 s.d 2023 berdasarkan DJPK Kementerian Keuangan RI.
“Penurunan PAD Aceh Tengah secara signifikan terjadi dari tahun 2022 ke 2023 sebesar Rp 30, 66 Milyar, situasi kondisi tersebut diprediksi akan terus menurun apabila tidak ada upaya serius dari Pemkab Aceh Tengah untuk melakukan optimalisasi perolehan PAD,” ujar Razikin, Selasa 16 April 2024.
Razikin juga mengungkapkan, jika dilihat dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 13 April 2024, realisasi PAD Aceh Tengah baru sebesar Rp 2,29 Milyar atau 1,45% dari Target PAD sebesar Rp 157, 45 Milyar di tahun 2024.
“Penurunan PAD Aceh Tengah yang terjadi secara berangsur-angsur setidaknya bisa dikarenakan beberapa faktor. Pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah padahal Aceh Tengah saat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi dan penghasil kopi arabica sebagai salah satu komoditas strategis nasional (PAD sektor pertanian),” ungkap Razikin.
“Kedua, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif masih rendah oleh para pelaku usaha. Ketiga, masih lemahnya Sistem Hukum dan Tata Kelola Administrasi Pendapatan Daerah. Dan keempat, lemahnya Kualitas Sumber Daya Aparatur,” tambah Razikin.
Terakhir Razikin berharap semoga Pemkab Aceh Tengah melalui Pj Bupati Aceh Tengah, bisa secara responsif dapat segera mengatasi situasi dan kondisi menurunnya PAD Aceh Tengah melalui evaluasi kinerja masing-masing SKPK yang mempunyai tanggung jawab dan andil secara langsung terhadap sektor PAD serta mengkomunikasikan dengan jajaran DPRK Aceh Tengah untuk mencari solusi yang terbaik bagi Aceh Tengah.
[Ril/Darmawan]
