Oleh : Hairiza Satia*
Kesejahteraan masyarakat merupakan orientasi akhir dari capain kerja pemerintah, baik tingkat nasional maupun daerah melalui kegiatan pembangunan perekonomian yang masif dan adil, lingkungan hidup yang sehat, umur yang panjang dan kegiatan yang produktif menjadi harapan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari hari.
Dan tentu hal ini akan tercapai apabila konsentrasi pemerintah terhadap pembangunan benar benar diupayakan secara serius.
Mengutip hasil Human Development Index (HDI) UNDP tahun 2022 menyatakan Index pembangunan manusia Indonesia berada pada peringkat 113 dari total 188 Negara, sedangkan Thailand berada pada peringkat 87, diikuti Malaysia peringkat 59, dan Brunei Darusalam pada peringkat 30.
Data tersebut menunjukan bahwa index pembangunan manusia Indonesia tergolong rendah baik di tingkat Asia maupun dunia.
Tantangan Indonesia dalam meningkatkan index pembangunan manusia menjadi perhatian serius, hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan manusia yang unggul, sehat dan produktif sehingga akan berdampak terhadap kesejahtraan masyarakat.
Terdapat 3 indikator umum yang digunakan untuk menghitung IPM. Pertama, lama hidup yang dilihat menurut angka harapan hidup, yang kedua perhitungan pengetahuan berdasarkan kesempatan mendapatkan pendidikan dan kesempatan dalam rata-rata lama pendidikan dan yang ketiga standar hidup yang layak yang diukur berdasarkan PDB perkapita.
Mangkoesoebroto menyatakan bahwa pengelauaran pemerintah ialah gambaran dari suatu kebijakan. Penyaluran anggaran tersebut membuktikan dedikasi pemerintah terhadap sektor publik.
Pembangunan manusia di sektor pendidikan diamanatkan oleh Pasal 31 (4) UUD 1945, yang telah direvisi pada tahun 2009.
Pasal tersebut mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20% dari anggaran APBN dan APBD untuk sektor pendidikan bahwa dalam mencapai pembangunan manusia pertama yang harus dilakukan ialah dengan membangun kualitas manuisa itu sendiri.
Sedangkan kualitas sumber daya manusia sangat bergantung terhadap aspek kesehatan, aspek inilah yang kemudian menjadi prioritas utama untuk menciptakan kualitas manusia yang baik.
Walaupun Data menunjukan bahwa index pembangunan manusia Indonesia pada setiap tahunya mengalami pertumbuhan yang terus meningkat, mulai dari tahun 2018 sebesar 71.39 hingga pada tahun 2022 mencapai 72.91.
namun jika kita melihat data provinsi di Indonesia hanya 5 provinsi melampaui nilai rata-rata IPM nasional yakni Provinsi Jakarta menunjukkan nilai tertinggi yaitu 80,47, Yogyakarta 79,53, Kalimantan Timur 75,83, Kepulauan Riau sebesar 74,84, dan Bali sebesar 74.77.
Sedangkan provinsi Papua 60,06, Papua Barat 63,74, Nusa Tenggara Timur 64,39, Sulawesi Barat 65,1, dan Kalimantan Barat 66,98, memiliki nilai IPM terendah.
Peningkatan index pembangunan manusia Indonesia pada setiap tahunya, tak berjalan lurus terhadap peningkatan index pembangunan manusia pada setiap provinsinya, khususnya provinsii di kawasan Indonesia timur.
Tentu hal ini menunjukan bahwa pembangunan antar wilayah di Indonesia mengalami ketidakadilan dalam pembangunan.
Oleh karena itu keberpihakan Negara melalui fungsi anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan dan fasilitas umum serta perlindungan sosial sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan index pembangunan manusia Indonesia.
Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) menunjukan bahwa alokasi belanja pemerintah yang meliputi alokasi menurut fungsi pendidikan kesehatan, ekonomi perumahan dan fasilitas umum serta alokasi untuk perlindungan sosial mengalami kondisi yang fluktuatif dari tahun 2018 hingga 2022.
Yang mana tahun 2018 alokasi anggaran Indonesia untuk sektor pendidikan sebesar 65.3 Trilliun yang dihitung berdasarkan gabungan belanja modal, belanja pegawai,dan belanja barang dan jasa. Naik 10,27% pada tahun 2019, turun 7.73% pada tahun 2020, lalu kemudian naik sebesar 10.25% tahun 2021, dan turun menjadi 0.80% tahun 2022.
Untuk disektor kesehatan pada tahun 2018 sebesar 28.9 Trilliun, naik sebesar 13.69% pada tahun 2019, naik 3.97% tahun 2020, naik 18,28% tahun 2021, dan turun drastis menjadi 2.19% pada tahun 2022.
Untuk sektor Ekonomi alokasi anggaran Indonesia pada tahun 2018 sebesar 19.9 Trilliun, naik sebesar 7.79% pada tahun 2019, turun drastis hingga 32% pada tahun 2020, meningkat signifikan hingga 116% tahun 2021, dan naik 57,06% pada tahun 2022.
Sedangkan pada sektor perumahan dan fasilitas umum alokasi anggaran Indonesia tahun 2018 sebesar 33.9 Trilliun,turun 4,12% tahun 2019, menurun hingga 29.58% tahun 2020, menurun 26.76% pada tahun 2021 dan terus menurun hingga 35.72 % pada tahun 2022.
Dan yang terakhir untuk alokasi anggaran Indonesia untuk fungsi perlindungan sosial sebesar 4.13 Trilliun tahun 2018, turun 9% pada tahun 2019, turun 13.59% pada tahun 2020, terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 34.42% pada tahun 2021.
Dan kembali terjadi penurunan hingga 21.12% pada tahun 2022. Data diatas menunjukan suatu kejanggalan, bagaimana tidak? peningkatan IPM pada setiap tahunya kian meningkat, sedangkan pengeluaran pemerintah sangat fluktuatif pada tiap tahunnya.
Dan kita ketahui bersama bahwa penunjang utama dalam meningkatkan IPM ialah alokasi anggaran pemerintah baik dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum.
Pertanyaanya adalah mengapa saat alokasi anggaran pemerintah menurun tetapi angka IPM terus meningkat?
Dilain sisi Gini Ratio Indonesia juga tidak mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018 -2022 tercatat tahun 2018 gini ratio indonesia sebesar 0.384, mengalami penurunan menjadi 0.380 pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 0.385 pada tahun 2020, lalu menurun menjadi 0.381 pada tahun 2021.
Pada tahun 2022 tidak mengalami perkembangan sama sekali angka gini ratio menunjukan konstan dengan tahun sebelumnya yakni 0.381, dan maret 2023 meningkat drastis hingga 0.388.
Artinya dapat kita simpulkan bahwa kesenjangan pendapatan di Indonesia terbilang sangat tinggi walaupun sebelumnya sempat terjadi penurunan.
Hal ini kemudian memperkuat bahwa kenaikan angka IPM tiap tahunya sudah sepatutnya kita pertanyakan secara tegas, agar kenaikan IPM tiap tahunya tidak dijadikan Claim penanda keberhasilan seorang Presiden.
Lebih dari itu keberpihakan pemerintah terhadap masyarkatnya dapat kita lihat dari seberapa besar alokasi APBN terhadap sektor sektor penting yang mampu meningkatkan pembangunan masyarakatnya secara nyata.
Sektor perlindungan sosial juga merupakan aspek krusial dalam mewujudkan proses pembangunan dan mengurangi kemiskinan serta mengurangi ketimpangan di suatu negara.
Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945, Negara memiliki tugas untuk mempertahankan keutuhan masyarakat dan bangsanya, mengedepankan pendidikan, mencerdaskan kehidupan anak bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum.
Selain itu, UUD 1945 pasal 34 mewajibkan Negara untuk merawat anak terlantar dan orang miskin, Komitmen terhadap perlindungan sosial tercermin dari alokasi hingga 12% dari anggaran negara untuk tujuan ini. Anggaran ini membiayai berbagai program termasuk Desa, PKH, ketahanan pangan, dan KIP.
Untuk alokasi belanja sektor perumahan dan fasilitas umum juga akan mendorong pembangunan, mulai dari layanan yang ditawarkan harus menunjukkan bahwa pembangunan telah didistribusikan secara merata agar akses perumahan.
Untuk masyarakat kurang mampu dan juga meningkatkan akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih, irigasi, telekomunikasi, transportasi, listrik, air minum, dan sanitasi untuk kehidupan yang lebih baik.
Sedangkan alokasi pada fungsi kesehatan akan memperbaiki kualitas hidup dari segi kualitas dan kuantitas, Kesehatan yang lebih baik juga memfasilitasi akses ke pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas, serta dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
Dan Alokasi dana pada sektor pendidikan secara signifikan berkontribusi pada peningkatan IPM. Tingginya kualitas pendidikan mendorong kesadaran pentingnya menjaga kesehatan, berujung pada peningkatan usia harapan hidup.
Tingginya tingkat pendidikan, akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, penambahan ini akan berefek pada peningkatan produktivitas masyarakat, produktivitas yang tinggi diharapkan menghasilkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
Peran alokasi anggaran menjadi pentig dalam proses peningkatan pembangunan masyarakat mulai dari besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan dan pendistribusian anggaran secara adil dan merata untuk setiap daerahnya.
Tak hanya itu pemerintah juga perlu mengevaluasi untuk menentukan fungsi pengeluaran mana yang berdampak pada pembangunan manusia dan mana yang tidak, pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dengan cermat dampak alokasi pengeluaran pemerintah di semua fungsi pengeluaran.
Kedua, sesuai dengan fungsi-fungsi pengeluarannya, pemerintah -dalam hal ini pemerintah pusat- harus segera menentukan alokasi anggaran yang dikurangi.
Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana dialokasikan secara efektif dan untuk mencegah para pembuat kebijakan yang tidak jujur melakukan tindakan koruptif yang secara langsung akan mempengaruhi jumlah uang yang dialoakasikan untuk pembangunan masyarakat.
Ketiga, Pemerintah harus merancang struktur baru yang memungkinkan alokasi anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dicapai dengan mendanai pemerintah desa dan entitas lain yang terlibat langsung dalam pembangunan masyarakat.
Hal ini dilakukan untuk mencegah perilaku koruptif karena ada potensi korupsi yang tinggi dalam proses alokasi anggaran karena sifatnya yang multi aspek, yang juga memiliki konsekuensi tidak optimalnya alokasi anggaran untuk pembangunan masyarakat.
Hal ini menjadi alasan mengapa, meskipun anggaran meningkat setiap tahunnya, tingkat indeks pembangunan manusia tumbuh lebih lambat dibandingkan Negara lainya.
*Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
