Oleh : Hairiza Satia*
Persoalan konflik agararia hingga saat ini kian terus meningkat,, tercatat sepanjang tahun 2022 ada 241 kasus yang terjadi, meningkat 2,36 % dari tahun 2021 yang berjumlah 207 kasus, dengan luas lahan mencapai 1,04 juta hektare terampas dari tangan masyarakat, yang memakan dampak 346.402 kepala keluarga di 459 daerah di Indonesia.
Perkebunan menjadi pemegang rekor terbesar dengan 99 kasus, tepatnya perkebunan sawit yang menyumbangkan hingga 80 % dari 99 kasus, selanjutnya konflik agraria diwilayah Infrastruktur tercatat 32 kasus.
Infrasturtur properti tercatat menyumbangkan angka paling besar hingga 26 kasus, di ikuti sektor kehutanan 26 kasus, sektor tambang 24 kasus, fasilitas militer 7 kasus, 5 kasus di wilayah pesisir, dan 4 kasus disektor pertanian.
Menurut wilayahnya konflik agraria terbesar terjadi di provinisi Jawa barat dengan 25 kasus, Sumatra Utara 22 kasus, Jawa Tengah 16 kasus, Jawa Timur 14 kasus, dan Kalimantan Barat 11 kasus konflik agraria.
Data ini menunjukan bahwa masih banyaknya praktik praktik yang tidak sehat dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus kasus agraria, jika kita melihat lebih jauh sebab dari persoalan agararia tidak lain ialah dengan lahir nya ide developmentalisme yang di usung oleh Jokowi sejak ia memutuskan menjadi calon presiden 2014 lalu hingga saat ini.
Ia mencanangkan akan membangun infrastruktur dan industrilisasi secara besar besaran dari ujung Sumatra hingga paling ujung Indonesia yaitu papua, dan gagasan ini terimplementasikan secara sempurna setelah beliau terpelih menjadi presiden baik itu periode pertama dan juga kedua.
Terbukti langkah awal yang ia lakukan ialah membangun banyak infrastruktur transportasi, pembebasan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di in donesia, dan pembangunan pabrik swasta yang berskala besar. Inilah cikal bakal membesarnya kasus kasus agrarian di Indonesia.
Tentu operasional dari gagasan ini ialah bagaimana pemerintah mampu menguasai lahan lahan yang dijadikan sebagai tempat realisasi gagasan developmet nya. Tak hanya itu presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, sayangnya visi besar ini meninggalkan luka dalam kemanusiaan.
Terbukti kasus-kasus agraria selalu berakhir dengan pertumpahan darah, hal ini tidak bisa dibiarkan mengingat program ini akan terus dilakukan, hanya tinggal menunggu wilayah mana yang akan di eksekusi menjadi tumbal tumbal pembangunan selanjutnya.
Jika kita telusuri lahirnya ide devolepmentalism yang di usung jokowi ini tentu tidak lepas kaitannya dengan berakhir perang dunia kedua.
Dimana saat itulah ide developmentalisme dimunculkan seperti yang dikatakan Mansour Fakih bahwa gagasan developmentalism lahir sebagai sebuah ide pada tanggal 20 januari 1949 dimana saat presiden Amerika Serikat Harry S. Trumen membuat konsep baru yang dikenal dengan keterbelakangan (Underdevelopment) dengan maksud untuk mereduksi kekuatan serta pengaruh sosialisme dan komunisme yang telah menjadi payung anti hujan untuk Negara Negara berkembang (Dunia Ketiga).
Operasionalisasi ide Developmentalisme mulai dilancarakan pada dunia ketiga (berkembang) dengan mengemukakan bahwa modernisasi adalah jalan alternatif perubahan dari masyarakat tradisional atau disebut kuno beralih menjadi masyarakat modern, dari masyarkat agrararis dan kepulauan menjadi masyarakat industri dan modern, seperti yang dikatakan fakih bahwa pembangunan telah menjadi agama atau ideologi baru disepanjang abad ini.
Seolah-olah negara yang tak menggunakan konsep pembangunan dalam visi negaranya negara tersebut dianggap kuno dan terbelakang, tak hanya Fakih, Mueller juga mengatakan Pembangunan ialah praktik – praktik yang dikendalikan oleh elit elit dunia pertama, hubungan negara maju dan berkembang dengan sengaja diciptakan, dengan dasar bahwa negara berkembang diberi label dengan sebutan negara yang miskin dan kuno sedangkan negara dunia pertama dilabeli sebutan modern yang diukur dari industri nya yang maju.
Sayangnya, sebagian besar negara negara dunia ketiga termasuk Indonesia menelan mentah mentah ide ini tanpa memperhatikan secara dalam maksud dan tujuan dilahirkanya ide ini, dan juga tak menafsirkan ulang definisi pembangunan yang itu telah diartikan secara sempit oleh elit elit negara dunia pertama dengan sebutan modern dan industri, selain itu juga tak melihat apakah konsep pembangunan yang berwajah modern dan industri tepat dan juga relevan digunakan Indonesia.
Alhasil yang terjadi adalah proses pembangunan yang berwajah industrialisasi dan juga modern dilaksanakan, kemiskinan tak juga berkurang selain itu proses pembangunan dan industrialisasi sudah barang tentu bukan berbentuk barang dan jasa saja melainkan nilai–nilai dan budaya majunya yang kemudian sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
Industrialisasi dan modernisasi merupakan alat yang sakti menciptakan hegemoni kultural, budaya, politik, dan cara pandang hidup, proses ini terimplementasi dengan baik di indonesia dalam rangka menggantikan budaya, politik, cara pandang hidup yang sudah lama ada di indonesia, melepas baju lama untuk menggantikanya dengan baru, mencerabut jatidiri kita dari identitas yang sudah melekat sebagai warga negara Indonesia.
Hal inilah yang kemudian mengakibatkan perubahan sistem sosial budaya ekonomi dan politik di indonesia dari localwisdom menjadi westernisasi, gaya hidup individual, hedonisme, elit, serta budaya konsumeris.
Selain itu pembangunan juga menghasilkan pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupa sebagai warga negara, budaya dan gotong royong telah digantikan dengan budaya yang berfokus dengan akumulasi keuangan pribadi, hegemoni kultural yang diciptakan benar – benar telah menjadi racun ampuh bagi kesehatan berpikir warga Indonesia.
Dengan kuatnya pengaruh dan legitimasi negara dunia pertama yang mampu mempengaruhi keputusan keputusan penting bagi negara-negara yang ditolongnya melalui pembebasan bagi investor asing dan juga perlindungan terhadap investor asing.
Dengan pengaruh ini tentu saja negara dunia pertama menolak mensubsidi segala bentuk keuntunganya yang didapat dari dunia ketiga dengan tegas dan juga menolak kepemilikan tanah secara komunal oleh masyarakat serta menonaktifkan undang undang land reform walaupun sudah di sahkan telah lama di Indonesia.
Dasar filosofi yang menyatakan pembangunan merupkan alat ukur tumbuhnya ekonomi suatu negara telah menjadi dokrtin yang paten bagi negara negara dunia ketiga hal ini tentu akan sangat berdampak terhadap terhadap cara berpikir yang tidak peduli lingkungan.
Dengan cara berpikir seperti ini akhirnya sumber daya alam dan se isinya dijadikan sebagai objek dari eksploitasi, kerusakan lingkunganpun akhirnya tak terhindarkan.
Dan santapan pertama dari yang namanya pembangunan sudah barang tentu penguasaan lahan yang difungsikan untuk membangun rumah rumah – rumah besar produksi akumulasi kapital.
Masyarakat adat, petani, dan juga penduduk setempat yang telah lama menyatukan dirinya dengan alam dengan waktu dekat dirobohkan dengan kekuatan beko-beko kekuasaan.
Kelanggengan ini membuahkan pemanasan global yang terjadi akibat dampak pembangunan yang bervisi industrialisasi juga telah menunjukan gejala ekologi dibumi pertiwi, mulai dari punah dan hilangnya keanekaragaman hayati spesies dan tumbuhan, polusi atmosfer, penurunan tanah, serta berkurangnya persediaan air bersih.
Tak hanya itu Besarnya laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di indonesia selalu dijadikan alasan dari terjadinya pemanasan global, padahal kita tau bersama salah satu pendorong terjadi pemanasan global bukan karena meledak nya jumlah penduduk melainkan terjadinya indutrialisasi disemua bagian secara besar besaran, jalan dibangun, hutan ditebang, laut dirusak, seluruh keanekaragaman hayati punah, karena gedung-gedung pabrik pabrik swasta dibangun.
Semua kebutuhan ini dibangun seolah olah untuk kepentingan publik, padahal nyatanya semua ini dibangun tentu untuk kepentingan sarana produksi dan transportasi pabrik-pabrik swasta.
Kemiskinan industrialisasi dan kerusakan lingkungan memang sejatinya menjadi varibel yang tak terpisahkan. Kemiskinan mengharuskan melakukan industrialisasi dan industrialisasi sudah barang tentu menyebabkan kerusakan lingkungan, rusaknya lingkungan tentuk akan sangat berdampak pada sekuruh aktivitas manusia, banjir, longsor, gempa bumi, polusi, kebakaran hutan, terjadi tidak jau jauh diakibatkan oleh proses industrialisasi.
Diterimanya konsep pembangunan yang berwajah industrialisasi dibumi pertiwi memang telah telah membuat racun untuk kematianya sendiri, hadirnya saja telah membuat ketidakseimbangan alam terjadi, masyarakat kehilangan tempat tuk bertani bercocok tanam, merawat adat istiadat dan sebagainya.
Kemiskinan terjadi akibat hilang nya ruang ruang produktif masyarakat yang telah lama menyawijikan dirinya dengan alam ini, dan dalam proses berjalanya industrialisasi, kerusakan lingkungan terjadi yang mengakibatkan bencana alam, yang itu sudah tentu dari proses industri.
Penanganan dan juga bantuan akibat bencana alam tentu bukan pelaku pelaku indsutri yang memberi, melainkan pemerintah dengan uang negara dari beban pajak yang dibebankan pada masyarakat, keuangan negara yang dikeluarkan untuk proses pemulihan masyarakat yang terkena bencana alam sudah barang tentu kemudian berpengaruh terhadap rendahnya belanja negara dan juga pendapatan negara diseluruh sektor.
Hal inilah yang kemudian membuat negara berputar putar dalam keambiguan mata rantai setan yang pada akhirnya proses indutrialisasi bukan solusi meretas kemiskinan yang abadi, melainkan pelanggeng kemiskinan dan juga kerusakan alam yang kemudian menyebakan kemiskinan terstruktur dengan rapi.
Dengan kata lain menerima mentah mentah ide develpomentalisme dengan iming iming modernisasi melalui jalan industrialisasi dan cara berpikir pertumbuhan yang baik yakni diukur dari pembangunan ekonomi sama halnya merusak dan menghancurkan bumi pertiwi dengan gagah berani.
Kelak pemilu 2024 calon presiden bisa dan punya ide apa? untuk keluar dari belengu – belengu jeratan kapitalisme ditengah kasat kasut istana yang saling saling bertransaksi satu sama lainya dibawah meja Wallahualam Bissawab.
*Mahasiswa Asal Gayo di Yogyakarta
