Oleh : Wisnu Hasan*
Pergantian tahun dari 2022 ke 2023 menjadi spesial di Aceh Tengah. Tidak seperti tahun- tahun sebelumnya, kali ini pergantian tahun di Aceh Tengah juga ditandai dengan pergantian Pimpinan daerah, dari Bupati Shabela Abubakar ke Pejabat (Pj) Bupati, Teuku Mirzuan.
Sebelum pergantian itu, banyak spekulasi yang berkembang tentang siapa sosok yang akan menjadi Pj. Bupati Aceh Tengah, mulai dari 3 calon yang telah diajukan oleh DPRK hingga Sekda Subhandi yang diisukan sebagai “jagoan” mantan Bupati dan beberapa kelompok masyarakat di Aceh Tengah.
Pada tanggal 27 Desember, akhirnya kejutan itupun terjadi. Tanpa disangka, seorang yang tidak populer di lingkungan ibukota provinsi Aceh, jarang dibicarakan oleh publik Aceh, apalagi Aceh Tengah, ternyata beliau yang ditunjuk menjadi Pj Bupati Aceh Tengah. Hal ini wajar, karena T. Mirzuan sendiri tidak pernah menempuh pendidikan di Aceh, dari SD sampai S1 dilewatkan di Medan, S2 di Yogya baru kemudian menjadi pegawai negeri di Banda Aceh.
Terlepas dari pro dan kontra penunjukan T.Mirzuan, sudah sepantasnya kita publik Aceh Tengah memberikan penghargaan dan harapan kepada beliau. Kita tidak perlu bersikap sukuisme dan sinis kepada T. Mirzuan karena penunjukan itu bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pj Gubernur Aceh.
Pertanyaan yang muncul, apakah rakyat Aceh Tengah dapat menggantungkan harapan kepada T. Mirzuan?
Kita mulai dari kekuatan T. Mirzuan, sebagai sosok yang ditunjuk, secara politis T.Mirzuan dapat disebut lepas dari kepentingan kelompok tertentu, beliau tidak perlu mengakomodir permintaan- permintaan Timses yang selama ini sering dianggap menjadi semacam kerikil dalam sepatu bagi seorang pimpinan daerah.
Sebagai “orang provinsi” yang dipilih pusat, T.Mirzuan juga diyakini memiliki jalur approval yang lebih mudah dan tegak lurus dengan Pj. Gubernur Aceh bahkan dengan pemerintah pusat.
Perlu dicatat bahwa pada tahun 2022 Aceh Tengah mengalami defisit anggaran sampai dengan 62 Milyar rupiah, sesuatu yang sepertinya dapat dihindari jika ada dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Tantangannya adalah bagaimana Pj Bupati dapat mengarahkan jajaran di bawahnya- terutama Sekda dan membangun sinkronisasi dengan pihak DPRK agar semua pihak bersedia menempatkan kepentingan rakyat Aceh Tengah sebagai prioritas.
Selama 5 tahun kepemimpinan bupati sebelumnya, harus diakui banyak perselisihan antar tokoh dan kelompok di Aceh Tengah, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika masing- masing pihak mau menekan ego dan bersikap gentelman.
Hal itulah yang kita harap dapat diakomodir oleh sosok T.Mirzuan. Beliau tidak terikat dengan kelompok yang berasal dari area tertentu di Aceh Tengah, tidak terikat dengan partai tertentu bahkan tidak terikat dengan etnis Aceh pesisir yang menjadi latar belakang beliau.
Dalam beberapa hari pertama kehadirannya T.Mirzuan terlihat cukup lincah membawa diri, tidak canggung dan sangat natural mendalami kebiasaan di Gayo Lut, bahkan beliau juga aktif mengunjungi tempat- tempat yang menjadi pusat perhatian publik Aceh Tengah seperti Lukup Badak, Malam Didong, juga turun langsung ke TPA Uwer Jerami bernegosiasi dengan masyarakat yang menolak pengiriman sampah ke kampungnya.
Di balik euforia tersebut, bisa jadi suatu saat masyarakat kecewa dengan sosok Pj Bupati T. Mirzuan.
Permasalahan akan muncul ketika sosok Pj. Bupati ternyata juga sibuk dengan pencitraan diri, dimana- mana fotonya muncul dalam baliho atau poster media sosial, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh seorang pejabat yang DITUNJUK.
Seorang Pj. Bupati juga akan mendapat masalah ketika menjelang tahun politik ternyata dinilai memihak kepada seorang calon atau menguntungkan kandidat tertentu yang akan bertarung dalam Pilkada dan Pileg.
Kepada Teuku Mirzuan kita berharap agar berhati- hati memilih “pembisik”, sebaiknya beliau lebih banyak melibatkan para pejabat di bawahnya dalam mengambil keputusan, para Kepala Dinas diberi ruang untuk menyampaikan pikiran dan rencananya tanpa dibarengi dengan kecurigaan dan hujatan terhadap pihak lain. Bagaimanapun juga, mereka adalah aparatur terbaik dan terpilih yang telah melalui berbagai dinamika daerah.
Terakhir, kepada segenap warga Aceh Tengah termasuk para wakilnya di DPRK, mari kita memberi kesempatan kepada Bapak Teuku Mirzuan, jadikan beliau bukan hanya pemimpin tetapi juga “jalur cepat” untuk kita menyampaikan berbagai keluhan kepada Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bagaimanapun juga kepentingan rakyat Aceh Tengah harus di atas kepentingan berbagai individu dan kelompok.
(Blangkolak II, 3 Januari 2022)
