TAKENGON-LintasGAYO.co : Ruhdi salah satu wali peserta tes di Politekhnik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) yang digelar bulan September 2021 lalu telah melayangkan surat protes atau keberatan atas hasil tes yang dilakukan oleh pihak kementerian Perhubungan darat.
Keberatan yang dialami orang tua Reny Octavira sangat beralasan. Pasalnya anak dari Ruhdi dalam hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mendapatkan rengking 1 dengan nilai 389 dan barada di urutan pertama dari 17 peserta yang mengikuti SKD. Namun gagal dan harus pulang karena tidak lulus.
“Saya mempertanyakan kinerja panitia seleksi. Ini jelas kami ragukan. Anak kami mendapatkan nilai tertinggi dari 17 peserta, namun gagal lulus di Politeknik Transportasi darat Indonesia,” ujar Ruhdi, Selasa 5 Oktober 2021.
Sebenarnya bukan itu saja keluhan dari orang tua Reny. Pihak keluarga juga mempertanyakan transparansi panitia seleksi dalam mengumumkan nilai Psycologi, Kesehatan, Jasmani serta Wawancara.
Menurut Ruhdi, seharusnya panitia “membuka” seluas-luasnya akses agar orang tua wali dan masyarakat umum bisa melihat nilai dari Psycologi dan lainya tadi. “Ini seemua sangat tertutup dan patut kami duga ada permainan dalam penerimaan atau tees yang dilakukan di Banda Aceh beberapa pekan lalu,” kata Ruhdi saat melakukan konferensi pers dengan wartawan.
Dalam kuota DIII Managemen transportasi jalan yang diluluskan oleh pihak panitia seleksi malah yang nomor urut 4 dan 9. Karena itulah pihak orang tua wali mempertanyakan kinerja panitia seksi dan berusaha mencari jawaban dengan membuat surat terbuka dan salah satu tujuan ke Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Banda Aceh.
Ruhdi mengatakan, bahwa dirinya telah melayangkan surat keberatan atas kinerja panitia seleksi yang diduga bermain dengan tidak meluluskan peserta sesuai dengan nomor urut yang sesungguhnya.
“Saya menduga panitia seleksi telah bekerja dengan tidak baik dengan mengambil kelulusan tidak berdasarkan nomor urut. Dan kami meminta pihak terkait untuk meluruskan permasalahan ini,” pinta Ruhdi.
Sebelumnya Ruhdi juga sudah membuat surat dengan tujuan antara lain; Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, Kementerian Perhubungan Darat serta Dinas Perhubungan Kabupaten.
[SP]
