Oleh : Melia Anisa Sa’diyah, SE*
Mengacu statement Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah tengah mempercepat penggunaan Produk dalam Negeri (PDN) khususnya sektor pendidikan dengan menganggarkan pengadaan laptop sebesar Rp17,42 triliun.
Dana itu digunakan untuk belanja produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada bidang pendidikan sepanjang 2021 hingga 2024. Tujuannya agar konsumsi produk TIK dalam negeri tidak selalu bergantung pada produk impor.
Menurut Menteri Perindustrian, Agung Gumiwang Kartasasmita, saat ini laptop impor mendominasi pangsa pasar Indonesia yaitu 95%. Sisanya 5% adalah produk laptop buatan dalam negeri.
Sehingga menurut Luhut, peluang ini harus dimanfaatkan, mengingat di tengah pandemi penggunaan produk TIK tengah melonjak. (tribunnews.com)
Pandemi Belum Usai
Penggunaan produk TIK yang melonjak tinggi, nampaknya menjadi angin segar bagi para kapitalis ditengah kondisi masyarakat yang masih sekarat mengahadapi pandemi. Meski pemerintah telah menetapkan PPKM level 4, tapi pandemi juga belum terkendali. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI dan Satgas Penanganan Covid-19, pada Senin 2 Agustus, kasus Covid-19 kembali bertambah sebanyak 22.404 kasus. Dan jumlah kasus meninggal juga bertambah sebanyak 1.568 orang. (tribunnews.com)
Di beberapa wilayah di daerah Kalimantan Timur masih mengalami kemenipisan stok tabung oksigen (cnbcindonesia.com). Juga perawatan pasien Covid-19 isoman (isolasi mandiri) yang perawatannya belum memenuhi standar medis, harusnya menjadi pertimbangan pemerintah mengalokasikan anggarannya ke penyediaan tim dan peralatan medis yang memadai serta bansos kepada masyarakat terdampak.
Pasalnya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bansos. Tentu kebijakan pengadaan laptop merah putih ini menuai kekecewaan ditengah-tengah masyarakat karena mengabaikan urusan kesehatan/kemaslahatan dan lebih mementingkan urusan keuntungan/ekonomi.
Kapitalisme Mementingkan Keuntungan
Sejatinya, pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan yang dibangun diatas dasar kapitalisme. Paham yang menjadikan keuntungan dan manfaat sebagai pondasi kebijakan negara. Sehingga yang menjadi tujuan bukanlah penyelamatan nyawa rakyat melainkan keuntungan secara ekonomi semata.
Penerapan sistem kapitalisme di tengah masyarakat terkesan pelit dan berbelit pada rakyat tapi sangat loyal kepada para pemilik modal. Sejatinya pengadaan laptop merah putih ini menjadi angin segar bagi mereka. Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, yang mengutamakan keselamatan nyawa rakyat dibandingkan ekonomi saat terjadi pandemi.
Karena rasulullah saw bersabda, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).
Islam Memprioritaskan Nyawa di saat Pandemi
Didalam sistem pemerintahan Islam, pengambil kebijakan sepenuhnya adalah khalifah. Maka saat terjadi pandemi di masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab, regulasi atau kebijakan merupakan tanggung jawab negara termasuk pelaksanaannya. Di dalam buku the great leader of Umar bin Khattab, digambarkan bagaimana Umar bin Khattab mengambil kebijakan saat pandemi.
Pertama, Umar mendirikan posko-posko bantuan dan membuat dapur umum yang bertujuan untuk memberi bantuan dan membagi makanan secara gratis kepada mereka yang membutuhkan tanpa dibatasi jumlahnya.
Dimasa Umar, terdapat satu lembaga perekonomian bernama Dar ad Daqiq. Lembaga ini bertujuan untuk membagikan mentega, kurma, tepung dan anggur kepada mereka yang datang. Lembaga ini kian diperbesar sesuai dengan yang dibutuhkan rakyatnya. Dalam kisah disebutkan, Umar memberi makanan kepada puluhan ribu orang selama 9 bulan sebelum musim penghujan tiba.
Kedua, jika terjadi krisis ekonomi karena pandemi maka Umar mencontohkan dengan hidup berhemat. Bahkan memposisikan dirinya jauh lebih kekurangan dibandingkan rakyatnya. Ini sosok Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslim.
Ketiga, selama terjadi krisis, Umar tidak menghukum pencuri yang mencuri karena terpaksa demi menyambung hidup. Umar juga menghentikan pungutan zakat selama pandemi terjadi hingga usai. Umar juga membagikan bantuan-bantuan pangan dan pakaian yang datang selama beberapa bulan kepada rakyat yang membutuhkan.
Itulah, kebijakan yang akan diambil pemimpin kaum muslim saat terjadi pandemi yaitu menyelamatkan jiwa rakyatnya bukan meraup keuntungan ekonomi semata. Demikian itu hanya akan terjadi didalam sistem pemerintahan Islam bukan yang lain.
Wallahu a’lam
