Oleh : Khairil Mursalin*
Berbicara mengenai etika didalam pemerintahan pastinya akan ada hubungannya dengan yang namanya Filsafat, mengapa begitu?. Baik sebelum lebih jauh kita membahas yang namanya etika dalam pemerintahan sebaiknya kita mengetahui apa itu etika dan apa hubungannya etika dengan filsafat.
Seperti yang kita ketahui Bersama bahwa didalam birokrasi pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan diperlukan tatanan yang baik dan salah satu cara agar tercapainya tatanan yang baik itu adalah dengan semua itu harus di awali dari hal yang terkecil terlebih dahulu, salah satunya ialah dimulai dari diri seorang penyelenggara pemerintahan tersebut.
Bagaimana seorang yang bekerja atau mengabdikan dirinya di pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik disaat ada mauapun tiada orang yang mengawasi kerjanya, jawabannya ialah dengan ia memiliki etika.
Etika tersebut dapat diartikan sebagai panduan atau batasan seorang yang ingin melakukan sesuatu hal dilingkungan tempat ia bekerja, dengan kata lain bahwasannya etika tersebut adalah bukan hanya sekedar hal yang diketahui semata sata tapi juga etika itu bagi seorang yang bekerja di dalam pemerintahan juga sebagai landasan atau dasar hukum bagi mereka dalam menjalankan tugas.
Hal tersebut juga banyak terdapat didalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar mengenai nilai dasar serta kode etik bagi seorang aparatur pemerintahan atau orang yang mengabdikan diri untuk negara. Maka disini kode etik itu adalah acuan mereka dalam menjalakan tugasnya, tidak sembarangan melakukan dengan sesuka hatinya saja.
Seperti yang sudah kita bahas tadi diatas apa hubungan etika dengan filsafat, jadi etika itu adalah salah satu cabagan ilmu dari filsafat yang tujuannya ialah untuk mempelajari nilai sesuatu hal. Etika juga mengandung hal seperti benar-salah, dan baik-buruknya suatu hal. Dan etika tersebut sering dikaitkan dengan moral dari seseorang dan disinilah muncul kaitan yang sangat mendalam antara etika dan filsafat didalam pemerintahan.
Karena orang-orang yang mendalami filsafat didalam hidupnya akan menjadikan dirinya sebagai orang yang bijak dalam menentukan atau melaksanakan sesuatu, dalam menjalakan tugas seorang aparatur pemerintahan sangatlah dituntut untuk profesional dan bertanggung jawab.
Kode etik tersebut akan menjadi landasan hukum agar mereka yang bekerja didalam pemerintahan dapat menjalakan tugasnya dengan baik, jika mereka bijak dalam menjalakan tugasnya maka dapat dikatakan mereka adalah orang-orang yang beretika dalam menjalakan tanggung jawabnya sebagai seorang aparatur pemerintahan.
Nilai etika yang ada didalam diri seorang birokrat atau aparatur pemerintahan bukan hanya sekedar keyakinan bagi mereka yang menjalankan tugasnya didalam pemerintahan, namun juga sebagai suatu norma yang secara tidak langsung menjadi acuan dalam melakukan dan menindaklanjuti suatu hal didalam lingkungannya.
Jika nilai norma itu dilanggar baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja maka hal yang berdampak bagi mereka sendiri, disini moral mereka akan menjadi taruhannya yang mana jika mereka tidak bisa menjaganya maka mereka akan dicap tidak bermoral dalam menjalakan tugasnnya.
Maka disini kita dapat melihat bahwa ketika kita menjalakan tugas didalam pemerintahan sangatlah perlu mengetahui akan hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, hal tersebut guna untuk menjaga agar tidak terjerumus kedalam arah yang salah.
Dengan kata lain bahwa setiap orang itu mempunyai kewajiban untuk melakukan kebaikan dan menjauhi berbuat tidak baik, yang mana jika kita berbuat baik kepada orang lain maka orang lain akan berlakuan sama terhadap kita dan sebaliknya jika kita berbuat jahat terhadap orang lain maka jangan pernah mengharapkan balasan yang baik pula.
Setelah membahas mengenai filsafat dan etika yang keduanya saling berkaitan dalam dan guna menjalakan roda pemerintahan, yang tujuannya ialah agar para birokrat atau aparatur pemerintahan dapat mengetahui hal yang menjadi acuan dalam menjalakan tugasnya dan bertindak sebagai seorang aparatur pemerintahan tidak salah kaprah dan menganggap itu benar padahal salah besar, maka diperlukan etika yang baik agar dalam bekerjapun dapat dengan maksimal tanpa ada hal yang dilanggar satupun dan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri.
*Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala
