Kita Bukan Miskin, Tapi Bermental Miskin

oleh

Oleh Johansyah*

Aceh heboh lagi dengan pemberitaan di media massa, sebagai juara daerah termiskin di Sumatera. Menurut catatan Kompas.com (18/02/21), berdasarkan rilis yang diterbitkan oleh BPS Aceh, jumlah penduduk miskin pada september 2020 sebanyak 833.910 orang atau 42,43 persen.

Jumlah tersebut bertambah 19.000 orang dibandingkan maret 2020, yakni 814.910 orang. Artinya dalam jangka waktu enam bulan kemiskinan meningkat begitu tajam.

Ini data pemerintah dan tentu sulit untuk dibantah. Bahkan menurut pengamat ekonomi USK, kemiskinan di Aceh meningkat disebabkan salah pengelolaan anggaran sehingga meski pun Aceh sebenarnya daerah yang kaya sumber daya alam, terlebih lagi adanya dana otonomi khusus, tapi karena salah pengelolaan, Aceh menjadi daerah termiskin di Sumatera.

Hal ini satu sisi benar, tapi mungkin perlu juga melihat persoalan kemiskinan di Aceh dari berbagai sudut pandang, bukan sekedar berpatok pada angka statistik. Artinya masyarakat tidak sekedar menyorot pemerintah Aceh-di mana banyaknya ucapan selamat yang bernada mengejek di kantor Gubernur Aceh bahwa daerah istimewa ini menjadi juara termiskin di Sumatera.

Hal ini seolah-olah kemiskinan tersebut disebabkan oleh tidak becusnya pemerintah Aceh dalam mengelola anggaran. Pemerintah Aceh sejatinya memang memiliki tanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan di Aceh. Namun begitu, sebenarnya kembali pada diri masing-masing. Aneh kalau ada orang miskin lalu menyalahkan pemerintah.

Memang pemerintah yang bertanggung jawab penuh terhadap kemiskinan seseorang? Sementara dia sendiri mungkin malas, tidak mau berusaha, dan suka meminta-minta, padahal dia mampu untuk bekerja.

Lagi pula ketika ada bantuan dari pemerintah, orang-orang pada ramai berebutan. Tidak peduli apakah dia berhak menerima bantuan, bahkan ketika harus menandatangani pengakuan sebagai keluarga miskin, dia bersedia karena menurutnya itu hanya pengakuan secara tertulis. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah banyak orang-orang mampu yang mendapatkan bantuan pemerintah karena mengaku miskin.

Jelas BPS hanya mengacu pada data penerima bantuan yang tercatat. Bahwa semakin banyak yang menerima bantuan, berarti semakin meningkatlah kemiskinan. Sementara persoalan inti sebenarnya bukan pada data penerima bantuan tersebut, tapi ketepatan sasaran.

Dengan demikian, data BPS sah-sah saja diakui sebagai data yang valid untuk menunjukkan statistik kondisi tertentu, tapi sebenarnya tidak bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan kondisi tertentu tadi, apalagi berkaitan dengan kondisi masyarakat terkait dengan bantuan. Harus ada indikator-indikator lain untuk mengungkap yang tersirat sehingga kesimpulannya bisa jadi tidak demikian.

Minsalnya ketika ada sebuah penelitian mengenai kekeliruan mekanisme penyaluran bantuan, sehingga menyebabkan data penerima bantuan meningkat. Di sini bisa jadi bukan angka kemiskinan meningkat yang menjadi sorotan, tetapi mentalitas pengelola dan penerima bantuan yang perlu menjadi kajian serius.

Kenapa sampai orang mampu menerima bantuan, sementara orang yang susah banyak yang tidak kebagian? Apa standar tidak mampu atau miskin yang digunakan dalam menyalurkan bantuan? Ataukah karena kondisi korona kemarin yang menyebabkan sebagian besar orang merasa berhak memperoleh bantuan karena siapa pun terkena imbasnya?

Pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya sebenarnya perlu didalami, dan seharusnya memang kita tidak berhenti-dan menjadikan data yang dirilis oleh BPS Aceh sebagai Acuan pokok untuk menyatakan bahwa Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera. Kecuali itu, ada nuansa dan muatan politisnya.

Ketika melihat variabel-variabel lain secara jeli, mungkin kesimpulannya akan berbeda; Aceh sebagai daerah termiskin, tapi kemiskinannya disebabkan oleh mental masyarakatnya yang bermental miskin. Mereka suka menerima bantuan meskipun sebenarnya tidak berhak atas bantuan tersebut.

Bahkan beberapa foto yang sempat publis, terlihat di rumah yang sangat bagus tertempel ‘keluarga miskin’, sementara ada rumah reot di sebelahnya tidak menerima bantuan tersebut. Termasuk soal stiker BBM Subsidi beberapa waktu lalu, di mana banyak pemilik mobil mewah yang menempel stiker tersebut di mobil mereka.

Nah, yang seperti ini salah siapa, apakah salah pemerintah Aceh, mentalitas pengelola bantuan, ataukah masyarakat kita yang memang mentalnya sudah bobrok?

Kalau mau menyalahkan pemerintah, bisa saja, karena mereka memiliki peran sebagai pengelola. Namun yang lebih teknis tentunya adalah penyalur bantuan itu sendiri yang disinyalir banyak unsur nepotismenya.

Yakni menjadikan saudara dan keluarga dekat sebagai keluarga yang berhak menerima bantuan. Sementara masyarakat yang mampu tapi tetap menerima bantuan, itu adalah masyarakat yang tidak tau diri dan bermental miskin. Orang-orang inilah yang menjadi perusak utama. Sudah tau tidak layak menerima bantuan, tapi dia terima juga. Bahkan mungkin marak kalau tidak diberikan bantuan.

Apa saja kesalahan yang sudah dibuat orang-orang mampu yang mengaku miskin? Pertama, dia sudah membohongi diri sendiri dan orang lain. Dia katakan miskin padahal mampu. Kedua, dia telah merampas hak orang-orang miskin yang sesungguhnya sangat membutuhkan.

Bukannya membantu, tapi malah mengambil hak mereka. Ketiga, dia juga telah kehilangan sifat malu. Ketika manusia kehilangan rasa malu, secara bathiniah dia tidak layak lagi disebut manusia, sebab manusia normal itu punya rasa malu.

Keempat, orang yang mampu tapi mengaku miskin akan kehilangan harga dirinya. Dia akan dicemooh oleh orang-orang sekitarnya. Kelima, orang yang mampu tapi mengaku miskin adalah orang-orang yang merusak tatanan kenyamanan, keharmonisan dalam masyarakat dan negara. Gara-gara dia, nama baik sebuah daerah hingga negara bisa tercoreng.

Aceh miskin materi? Orang-orang tidak yakin hal itu, sebab Aceh dikenal memiliki sumber daya alam yang memadai. Salah satu sebab Aceh optimis merdeka, itu karena sumber daya alamnya yang kaya. Sedangkan persoalan serius yang kita hadapi sekarang ini adalah manusia-manusia bermental miskin, suka mengambil hak orang lain dengan berbagai cara.

Ini terdapat di seluruh lapisan, baik di pemerintahan maupun di masyarakat.
Maka inilah yang menjadi pekerjaan rumah bersama, yakni mengubah mental masyarakat untuk mandiri, dan tidak tergantung kepada pemerintah, serta tidak mengharapkan bantuan.

Di Aceh Tengah minsalnya, apalagi alasan keluarga miski kalau bukan malas. Lahan yang begitu luas terhampar, dengan tanah yang subur, mustahil membuat orang sekitar miskin. Mereka bisa menanam apa saja dengan mudah tumbuh subur. Gayo punya kopi, buah-buahan segar, dan sebagainya. Tapi persoalan besarnya kita belum banyak bersukur atas nikmat-Nya. Kita selalu merasa kurang dan serba kekurangan.

Akhirnya, orang yang benar-benar miskin memang selayaknyalah untuk dibantu. Tapi kalau orang mampu yang mengaku miskin perlu dibimbing dan disadarkan. Kalau tidak mau sadar, maka layak untuk disanksi. Jika dibiarkan akan membuat semua kita malu. Wallahu a’lam bishawab!

*Ketua STIT Al-Washliyah Aceh Tengah

 

Comments

comments