REDELONG-LintasGAYO.co : Ramung Institute endus dua pelanggaran serius pada pengulangan seleki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)/Kepala Dinas di Kabupaten Bener Meriah.
Direktur Ramung Institute, Waladan Yoga menjelaskan ada dua potensi pelanggaran serius dalam pengulangan Kepala Dinas di Kabupaten Bener Meriah.
“Pertama, kuat dugaan Sekda Haili Yoga tidak ikut melakukan tugasnya dengan sempurna, pada saat tahapan seleksi wawancara berlangsung tidak terlihat kehadiran Sekda dalam melakukan tugasnya untuk melakukan wawancara secara langsung dengan peserta JPTP,” kata Waladan, Jum’at 19 Februari 2021.
“Dari foto yang kita dapatkan, tidak terlihat Sekda Haili Yoga hadir disana, hanya ada empat orang pewawancara yang hadir secara fisik, bahkan foto ini dapat dilihat oleh publik Bener Meriah karena menjadi foto berita,” tambahnya.
Katanya lagi, hal ini tentu berimbas serius terhadap pemberian nilai kepada peserta seleksi, bagaimana kemudian cara Sekda memberikan penilaian? Sementara dia sendiri tidak hadir dan tidak melakukan wawancara sebagaimana mestinya.
“Apakah kolom penilaian yang harusnya diisi oleh Sekda kemudian dikosongkan, atau jangan-jangan dugaan kita nilai hanya diberikan oleh satu orang saja dan empat orang lainnya hanya numpang menandatangani saja berkas yang ada,” tegas Waladan.
Ketidakhadiran Sekda kata Waladan, sangat berdampak pada akumulatif nilai yang harusnya diterima oleh peserta yang mengikuti seleksi. Menjadi aneh jika berkas penilaian yang sekda tidak hadir tapi kolom nilainya ikut terisi.
“Ketidakhadiran sekda dalam melakukan seleksi wawancara ini adalah temuan kasus yang sangat serius, dugaan kita ini juga adalah pelanggaran, padahal KASN sudah perintahkan semua tim penguji yang melakukan wawancara tidak boleh dilakukan secara parsial dan dibolehkan diwakilkan kepada yang lain,” ungkapnya.
Kemudian potensi pelanggaran selanjutnya adalah dibolehkannya peserta seleksi kepala Dinas dari jalur Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan (DLHK).
“Padahal sudah jelas peserta DLHK ini dianggap tidak pernah ada karena sejak awal sudah tidak direkomendasikan untuk dibuka seleksi, tapi kenapa tetap ngotot dilakukan,” ungkapnya.
“Seleksi pada jabatan DLHK ini kemudian disetop menyusul banyak pihak yang mempertanyakan, ini menjadi bukti Sekda Haili Yoga tak pantas berada di kursi kepemimpinan ASN tertinggi di Bener Meriah, jika dipertahankan maka daerah ini akan terus menanggung malu dan jadi pusat kritik. Bupati harusnya menegus keras Sekda, jika tak sanggup mundur saja,” demikian Waladan Yoga.
[Darmawan]
