BANDA ACEH-LintasGAYO.co : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keempat kalinya, terhadap hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017.
Penyerahan opini WTP keempat ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Isman Rudy, SE MM kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi, SE dan Ketua DPRK Guntarayadi di ruangan Gedung BPK RI Perwakilan Aceh, Rabu (23/5).
Isman Rudy mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Ditambahkannya, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. “Namun jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan dalam batas waktu tertentu terkait materialitasnya,” ujarnya.
Hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, sebut Isman Rudy dalam sambutannya.
Isman Rudy menyebutkan, opini yang diberikan oleh pemeriksa termasuk WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud nantinya.
Dikatakannya, ini perlu disampaikan mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK RI.
Sementara itu, Bupati Bener Meriah, Ahmadi SE mengucapkan terima kasih kepada BPK karena sudah melakukan pemeriksaan keuangan daerah secara baik, dia berpesan kepada para SKPK harus terus baik dalam membuat susunan laporan keuangan dan sesuai dengan akuntansi pemerintahan.
[SP/DM]
