KUTACANE-LintasGAYO.co : Penolakan Himne Aceh kembali disuarakan oleh Direktur LSM Perempuan Putri Sepakat Aceh Tenggara Erda Rina Pelis menganggap keberadaan himne yang tidak partisipatif ini akan menciptakan konflik sosial di masyarakat.
“Himne sebagai pemersatu suku di Aceh namun bukan mendiskriminasi suku minoritas di Provinsi Aceh,” kata Erda kepada LintasGAYO pada Jum’at 29 Desember 2017.
Menurut Erda, sebelum DPRA melakukan sayembara Himne ini, terlebih dahulu melakukan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat tidak terkecuali kaum perempuan.
“ Sebagai daerah dengan masyarakat dari berbagai suku dan etnis, tentu berkontribusi dalam proses perdamaian Aceh, begitu juga kelompok perempuan. Memiliki peran signifikan, baik ketika masa konflik maupun perdamaian. Keterlibatan perempuan merupakan keharusan,” tegasnya.
Disisi lain, Erda menilai Himne Aceh telah mengucilkan penghormatan terhadap hak-hak kultural kaum minoritas, begitu juga keberadaan kelompok masyarakat yang peduli dalam perjuangan kesetaraan-keadilan.
Erda juga menegaskan perlu dipikirkan bersama, bahasa apa yang baiknya dipergunakan pada himne Aceh sehingga tidak ada lagi suara-suara penolakan dan semua bisa merasa bahwa Himne Aceh memang milik semua suku atau etnis yang ada di Aceh
“Karena inilah maka Gerakan Perempuan Aceh menolak himne Aceh yang tidak merepresentasikan keberagaman yang ada di Provinsi Aceh,” tandasnya. [Jubel/ZR]
