BANDA ACEH-LintasGAYO.co : Ada tiga hal penting yang perlu dikoordinasikan terkait perempuan dan anak yang harus segera diakhiri dan dihentikan.
Demikian diutarakan Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Darmawan dihadapan peserta Temu Koordinasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan & Anak, bertempat di Hotel Grand Nanggro Banda Aceh, Selasa 18 April 2017.
“Akhiri segala kekerasan pada anak, akhiri perdagangan anak dan akhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan sesuai dengan program yang sedang digalakkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia”, sebut Darmawan.
Sebelumnya dikatakan Sekda, kegiatan temu koordinasi terkait masalah perempuan dan anak merupakan program yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat persoalan perempuan dan anak menjadi sorotan utama yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat pada pencegahan dan penanganan masalah.
Sementara Kepala Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) yang juga menjadi salah satu narasumber kegiatan, Nevi Ariyani, SE mengatakan beragam dan luasnya permasalahan perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh KPP-PA.
“Dibutuhkan partisipasi masyarakat pada pencegahan masalah, karenanya sangat dibutuhkan dilakukannya kerja bersama (bersinergi), sehingga pencegahan dan penanganan masalah dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien”, ucap Nevi.
Saat ini, timpal Nevi, kita harus mengalihkan perhatian kita pada pencegahan dan tetap melakukan pendampingan atau penanganan untuk menyelesaikan masalah perempuan dan anak.
Menanggapi hal yang diucapkan narasumber tersebut, Advokat pendamping perempuan dan anak dari Lembaga P2TP2A Bener Meriah, Railawati, S.H mengatakan dalam proses pendampingan, harus lahir inovasi-inovasi baru, tidak hanya menyelesaikan tindakan setelah masalah.
“Alangkah lebih baiknya para pendamping sudah mempersiapkan diri dan memperbaiki niat untuk benar-benar berpartisipasi dalam mensejahterakan perempuan dan anak”, ucap Railawati.
Pihak Pemerintah khususnya, ujar Reilawati, juga jangan tutup mata, kata sinergi harus benar-benar bisa direalisasikan.
Kegiatan yang diikuti 111 perwakilan dari seluruh Aceh ini dilaksanakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Aceh, berlangsung selama dua hari, 18 – 19 April 2017. [Diana Seprika]
