Banda Aceh-LintaGAYO.co: Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Aryos Nivada menduka keterlambatan proses pengadaan dan pelelangan erat kaitanya dengan wacana “resuffle kabinet” Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang akan dilakukan ubernur Aceh Zaini Abdullah.
“Seharusnya pengadaan dan pelelangan sudah dilakukan pada Maret ini pasca APBA disahkan,” kata Aryos yang juga pengamat politik dan keamanan Aceh melalui rilisnya, Senin 6 Maret 2017.
Menurut Aryos, wacana yang berkembang saat ini publik menghubungkan mandeknya proses pelelangan dan pengadaan di Pemerintahan Aceh karena SKPA sekarang tidak sesuai dengan kepentingan personal Zaini Abdullah.
“Indikasi itu sangat terbaca oleh publik. Sebab anggaran tersendat dan tak kunjung berjalan karena belum ada proses pelelangan,” ujar Aryos.
Katanya, perombakan di tubuh SKPA yang akan dilakukan Zaini Abdullah kemungkinan besar tidak dapat disetujui mendagri.
“Mendagri akan menilai sejauhmana urgensitas pergantian kabinet tersebut. Karena baru saja kabinet di resuffle. Ketentuan merompak SKPD (SKPA) itu haruslah melihat empat faktor utama, yakni kompentensi, kualifikasi, kinerja, dan rekam jejak. Bukan melihat dari sisi kedekatan kepala daerah dengan seseorang yang akan diangkat “ paparnya Aryos lagi.
Karena itu, Aryos juga menyarankan kepada Zaini Abdulah untuk lebih memperhatikan kepentingan publik dan kemaslahatan rakyat Aceh daripada kepentingan personal.
“Yang terpenting, kesejahteraan rakyat jauh lebih besar nilai ibadahnya bagi seorang pemimpin. Menurut saya seperti itu,” tutup Aryos. (tarina)
