Takengon-LintasGayo.co : Salah seorang pengamat politik di Gayo, Zuhri Syafriwan AB mengatakan bahwa dengan regulasi tentang Pilkada Aceh saat ini, berpotensi untuk ditunda.
“Potensi untuk menunda pilkada Aceh 2017 ditunda itu ada,” kata Zuhri di Bayakmi Coffee, Sabtu 11 Juni 2016.
Ada beberapa indikasi yang menyatakan bahwa Pilkada Aceh 2017 ditunda menurut Zuhri.
“Pertama jika Pilkada Aceh berlangsung pada 2017 nanti, maka ada indikasi tidak fair dalam menjalankan pesta demokrasi tersebut. Aturan sekarang yang sudah disahkan bahwa, calon kepala daerah di Aceh yang saat ini masih menjabat tidak harus mundur, cukup non aktif saja, sedangkan bagi anggota DPRK diwajibkan mundur. Tentu potensi tidak fair akan terjadi dalam pelaksanannya,” tegas Zuhri.
Indikasi kedua kata Zuhri lagi, sampai hari ini Qanun Aceh tentang Pilkada 2017 belum selesai dibahas ditingkat DPRA. “Sampai hari ini, statusnya masih deadlock, hal tersebut juga menjadi indikasi bahwa Pilkada Aceh 2017 bakalan ditunda,” kata Zuhri.
Melirik dari indikasi yang pertama tadi, Zuhri menegaskan bahwa tindakan tidak fair akan terjadi jika calon kepala daerah yang saat ini masih menjawat sebagai Bupati/Walikota di Aceh, bisa saja menggunakan fasilitas negara saat bertarung di Pilkada nanti.
“Tentu ini membuat tidak fair bagi kontestan lainnya dari anggota DPRK yang akan maju mencalonkan diri menjadi calon Kepala Daerah,” tandasnya.
Melihat, indikasi tersebut, Zuhri menyarankan agar Pilkada Aceh 2016 ditunda. “Ya, lebih baik ditunda saja, hingga masa jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat selesai, agar lebih fair dan berlangsungnya Pilkada juga bisa aman dan nyaman. Jika tidak ditunda maka calon kepala daerah lainnya yang ingin maju pasti akan dirugikan, termasuk calon dari independen. Karena tidak ada yang bisa menjamin, kepala daerah non aktif tidak menggunakan fasilitas negara saat Pilkada nanti,” tandasnya.
(Wein Mutuah)
