Laporan : Fathan Muhammad Taufiq dari BDP Saree*
Bertempat di Balai Diklat Pertanian (BDP) Aceh Saree, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPLuh) Aceh selama tiga hari ini dari tanggal 15 sampai 17 Oktober 2015 menggelar Workshop Pengembangan Data Base Pertanian yang diikuti oleh 25 Admin Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) dari 23 Badan Penyuluhan Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh dan Admin SMIPP di BKPLuh Aceh.
Workshop tersebut dibuka oleh Sekretaris BKPLuh Aceh, Ir. Masnun, M Si mewakili Kepala BKPLuh yang saat ini sedang mengikuti rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia di Palembang. Dalam workshop ini juga dihadirkan dua orang nara sumber dari Badan Penyuluhan dan Pegembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian yaitu Ir. Dwi Harianti, M Kom dan Ine Febrianti, SP, M Si.
Dalam acara pembukaan workshop pada Jum’at pagi (16/10/2015), Ir. Masnun M Si yang didampingi Kepala BDP Saree, Drh Ahdar, MP, berpesan kepada semua peserta workshop agar dapat mengaplikasikan hasil workshop ini di kabupaten/kota masing-masing, karena data base penyuluhan pertanian ini memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan program pembangunan di seluruh Indonesia.
Sementara itu Ir. Dwi Harianti, M Kom dalam penjelasannya menyatakan bahwa Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian merupakan sebuah aplikasi database yang menggabungkan data Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Petani yang dapat di akses melalui jaringan internet dan dijadikan acuan dalam penyurusan rencana dan program pemnagunan di Kementerian Pertanian. Untuk data penyuluh baik penyuluh PNS maupun Penyuluh Kontrak (THL-TBPP) sudah tidak ada masalah karena sudah mulai di input sejak tahun 2011 yang lalu, hanya perlu dilakukan update secara periodik setiap 3 bulan sekali untuk menginput perubahan yang terjadi pada periode tersebut.
Namun yang sampai saat ini masih menjadi kendala, lanjut Dwi, adalah database kelembagaan petani yang meliputi data Kelompok Tani (Poktan) lengkap dengan data semua anggotanya, data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan data Lembaga Ekonomi Perdesaan yang sampai dengan saat ini belum semuanya terinput dalam SMIPP ini. Padahal database kelembagaan petani tersebut merupakan data penting yang dijadikan dasar bagi Kementerian Pertanian untuk menyusun program pembangunan sektor pertanian, karena kedepan, program pembangunan pertanian akan lebih diarahkan dengan sistim swakelola dan dilaksanakan oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Jika database kelembagaan petani di sebuah kabupaten/kota tidak lengkap atau tidak akurat, bisa jadi akan terjadi ketimpangan dalam pemerataan pembangunan pertanian. Disitulah pentingnya pengembangan database pertanian ini.
Dalam worksop tersebut juga mengemuka permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Penyuluhan kabupaten/kota terkait dengan input data kelembagaan petani tersebut. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa minimnya sarana dan prasarana hardware dan software serta lemahnya jaringan internet menjadi kendala utama dalam menginput data tersebut, disamping itu partisipasi pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pengembangan database ini juga dinilai masih sangat kurang. Untuk bisa menghasilkan data yang lengkap dan akurat, sangat dibutuhkan sarana dan prsarana pendukung berupa komputer, modem serta honorarium bagi admin yang tugasnya memang cukup berat karena harus menginput data anggota kelompok tani yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu orang.
Menaggapi keluhan para peserta, Dwi berharap pihak pemerintah kabupaten/kota bisa lebih berperan aktif dengan menyediakan dana sharing untuk pengembangan database ini, baik berupa pengadaan sarana prasarana maupun honor bagi admin atau oprator database. Karena database itu sendiri juga akan berdampak bagi pembangunan pertanian di daerah tersebut.
“Semakin lengkap dan akurat database yang diinput oleh daerah, akan seakin besar peluang daerah tersebut untuk mendapatkan kucuran dana pebangunan, karena Kementerian Pertanian sangat mengandalkan database tersebut sebagai acuan dalam menyusun perencanaan maupun program, artinya database ini sejatinya juga untuk kepentingan pembangunan di daerah tersebut,” tandas Dwi.
Sementara Ine Febrianti yang merupakan admin SMIPP pusat di Kementerian Pertanian menyatakan, sampai dengan saat ini untuk povinsi Aceh input data kelembagaan petani baru mencapai 19 persen, dia berharap dalam sebulan kedepan, para admin SMIPP di kabupaten/kota dapat meninput seluruh data petani, kelompok tani dan gapoktan di wilayahnya masing-masing.
Sebagai salah seorang peserta workshop, saya sendiri juga merasakan kendala yang sama seperti peserta lainnya. Keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya apresiasi dari intansi sendiri, merupakan kendala berat yang saya rasakan selama lebih 4 tahun sebagai admin SMIPP di Badan Penyuluhan dan Ketahanan pangan kabupaten Aceh Tengah yang sudah saya lakoni sejak tahun 2011 yang lalu. Namun dengan segala keterbatasan tersebut, saya sudah dapat menginput lebih dari 900 data kelompok tani dari sekitar 1.175 kelompok tani yang telah di tetapkan dalam keputusan Bupati Aceh Tengah. Tentu saya sangat berharap, pada tahun yang akan datang ada perhatian dan partisipasi pemerintah kabupaten dalam pengembangan database yang sangat penting ini, karena database pertanian ini akan sangat berpengaruh terhadap alokasi dana APBN sektor pertanian di kabupaten Aceh Tengah seperti pembangunan irigasi pedesaan, pengembangan komoditi, pengadaan alat dan mesin pertanian sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian. []
