Ketol-LintasGayo.co : Bencana Gempa yang melanda Bumi Gayo, hingga hari ini, Jum’at 3 Juli 2015 telah genap berusia tiga tahun, namun masih ada terdengar warga yang meratapi kesedihannya, karena ada sekitar 79 Kelompok masyarakat (Pokmas) atau sekitar 1.600 KK lagi yang belum tersentuh bantuan dari Pemerintah Pusat melalui BNPB. Sementara korban yang lainnya telah menikmati alokasi bantuan pemerintah tersebut.
Seperti yang diketahui, Gempa Gayo yang berkekuatan 6,2 SR, 3 juli 2013, lalu, telah meluluhlantakkan harta benda masyarakat setempat termasuk beberapa nyawa melayang karenanya.
Di Aceh Tengah, Pemerintah melalui BNPB telah menangani masyarakat rumah Rusak Berat (RB) dan Rusak Sedang (RS) sebanyak 6.356 KK dengan biaya Rehab dan Rekonstruksi sebesar Rp. 216, 4 Milyar, yang hingga saat ini progresnya untuk fisik 86 persen sedangkan keuangannya masih 82 persen, dan bantuan tersebut diharapkan telah pinal 25 Juli 2015 mendatang.
Terlepas dari itu, hingga sekarang masih ada warga yang tercecer, belum mendapatkan alokasi anggaran dari BNPB, padahal mereka juga korban Gempa, dan diantara mereka ada yang berdomisili tidak terlalu jauh dari pusat Gempa.
Berbagai upaya telah mereka tempuh termasuk mendatangi DPR, Bupati daerah setempat, bahkan diantara perwakilannya telah ada juga bertanya langsung BNPB pusat di Jakarta.
Menurut beberapa ibu rumah tangga, ketika Lintas Gayo.co menyapa korban gempa di rumahnya yang masih berdinding plastik dan seng, di kampung Genting Bulen Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, pada 6 Ramadhan lalu mengatakan bahwa mereka telah pasrah kepada pemerintah kendatipun mereka paksa hingga hari ini, belum mendapat jawaban yang pasti, kata Salmiaty (58) yang di aminkan ibu-ibu yang lainnya.
“Ironisnya, kata Ibu yang ditinggal suaminya ketika konflik ini, beberapa bulan yang lalu, mereka diberi angin segar bahwa bantuan dari BNPB pusat akan segera turun, berbarengan dengan bantuan dari Pemerintah Aceh, namun pada kenyataannya bantuan pusat hingga saat ini belum terealisasi, padahal diantara mereka telah membeli berbagai bahan bangunan untuk keperluan pembangunan rumah mereka, sehingga beban bertambah, rumah belum siap, kami dikejar hutang,” keluhnya.
Sementara ditempat terpisah, Plt, Camat Ketol Maimun Sulaiman, saat di jumpai LintasGayo.co di ruang kerjanya di kantor Camat Ketol mengatakan sepengetahuannya bahwa bagi warga korban Gempa Kategori Rusak Berat dan Sedang, di wilayahnya terebut ada sekitar 11 (sebelas) kelompok masyarakat yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat melalui BNPB Pusat , akan tetapi mereka telah mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh masing- masing sebesar Rp. 20 juta/ KK, dimana pencairan dananya dua kali tahap . TAhap pertama sebesar Rp.12, 5 juta dan tahap kedua Rp 7,5 juta, dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah biaya pembangunan rumah mereka.
Disinggung kapan adanya kepastian pencairan bantuan dari Pemerintah Pusat, Maimunah mengatakan dirinya juga belum tau pasti.
Terkait molornya bantuan bencana Gempa bumi untuk 79 pokmas tersebut, Ketua BPBD Aceh Tengah Jauhari melalui Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gusti, saat dikonfirmasi tentang bantuan BNPB tersebut mengatakan pihaknya telah mempertanyakan hal tersebut ke BNPB pusat di Jakarta, bahkan menurutnya agar tidak terjadi khilafah beberapa perwakilan dari korban juga diikutsertakan.
Dikatakannya, dalam hal bantuan tersebut pihak BNPB Pusat telah mengalokasikan dana tersebut untuk 79 pokmas korban Bencana gempa bumi Gayo, namun ketika di usulkan kepada Bappenas, instansi pemerintah itu, menunda untuk merealisasikan usulan BNPB, dengan alasan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi paska Bencana bukan tufoksi BNPB lagi.
Karena telah menjadi beban moral, dalam rangka pelayanan masyarakat karena persyaratannya sudah lengkap, kata Gusti, pihak BNPB berupaya untuk menyakinkan Bappenas, untuk mengundang 4 kementerian terkait, dan melakukan ekspos, tentang penanganan paska bencana Gempa bumi Gayo, alhasil dapat di tindaklanjuti dan melaporkannya pada Menteri Sekertaris Negara, untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.
“Kita empati dengan kondisi masyarakat korban yang belum mendapatkan bantuan tersebut, namun disisi lain ada prosudur atau tahapan yang harus dilalui dalam menggunakan uang negara,” terang Gusti berharap masyarakat dapat bersabar.
(Tim LG.co)
