Jakarta-LintasGayo.co : Kongres Peradaban Aceh direncanakan akan digelar pada bulan Oktober 2015 di Banda Aceh. “Kongres ini merupakan tindak lanjut dari diskusi insentif kami, warga Aceh yang bermukim baik di Aceh maupun di luar Aceh, untuk memperkuat kembali posisi dan indentitas Aceh di mata dunia,” kata Ketua Panitia, Dr. Ahmad Farhan Hamid di Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Pada masa lalu, jelas Mantan Wakil Ketua MPR RI 2009-2014 itu, Aceh merupakan salah satu daerah yang maju dan termasyhur. Aceh mempunyai posisi yang kuat dalam pergaulan internasional baik dalam bidang bisnis (niaga), politik maupun kebudayaan. Belakangan, hal itu terdegradasi. Mulai dari takluknya kerajaan Aceh kepada Belanda, masa penjajahan Jepang, hingga konflik yang berkepanjangan di era Republik (1945-2005).
“Dari diskusi yang terus-menerus itu, baik lewat grup media sosial maupun lewat tatap muka, kami menilai perlunya menggali, melestarikan, dan mengembangkan kembali peradaban Aceh itu, baik bidang bahasa, kebudayaan, kesenian, adat istiadat, teknologi, politik maupun ekonomi,” ungkap Senator Aceh 2009-2014 tersebut.
Tujuannya, sambung Farhan Hamid, agar peradaban Aceh bisa diidentifikasi kembali dan makin maju, tidak terkubur oleh arus modernisasi dan globalisasi. “Kongres Oktober nanti akan membahas bahasa-bahasa lokal di Aceh dengan segala permasalahannya. Di Aceh ada sekitar 13 bahasa lokal. Namun, bahasa lokal mulai kurang dituturkan oleh penuturnya,” sebutnya.
Diterangkannya, anak-anak muda, terutama di kota‐kota di Aceh lebih senang berbahasa Indonesia. Apalagi, tidak ada mata pelajaran khusus di sekolah di Aceh yang mengajarkan bahasa lokal. Kamus bahasa lokal di Aceh pun tidak ter-update dengan baik. Kongres ini akan didahului dengan Focus Group Discussion.
Di tempat yang sama, sekretaris panitia, Mustafa Ismail, mengungkapkan bahwa FGD tersebut akan diadakan pada hari Jum’at, 26 Juni 2015, pukul 13.00 WIB s.d. selesai di Hotel Aryaduta Jakarta Jl. Prapatan No.44-48 Jakarta Pusat. “Pesertanya 50 orang yang terdiri dari ahli bahasa, wakil dari penutur masing-masing bahasa lokal, budayawan, sejarawan, akademisi, tokoh masyarakat, pejabat Aceh, dan para mantan gubernur di Aceh,” tegasya.
(AF)
