Banda Aceh-LintasGayo.co : Maraknya pemberitaan tentang proyek terlantar yang dibiayai dengan dana APBA/APBK menjadi sorotan para praktisi perencanaan dan perancangan yang tergabung dalam Keluarga Besar Alumni Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (KAFT Unsyiah). Yang beberapa anggotanya sekarang menjabat sebagai pimpinan teras di berbagai tingkatan pemerintahan di Aceh. Mulai dari bupati, Sekda sampai kepala-kepala bidang dan staf di dinas Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah Bupati Bener Meriah, Ir. Ruslan Abdul Gani.
Dalam sebuah diskusi internal lembaga ini yang diselenggarakan pada hari Kamis 5 maret 2015 di Banda Aceh, Ir. Zaidan Muhammad yang pernah berdinas di PU mulai dari tahun 1980 – 2000 mengatakan ada banyak sekali proyek yang didanai oleh APBA dan APBK di Aceh yang pengajuannya tidak mengikuti standar baku “SIDLACOM” yang merupakan singkatan dari “Survey, Investigation, Design, Land Aquisition, Construction, Operation and Maintenance”. Menurut mantan ini adalah siklus sebuah proyek yang tidak bisa diabaikan dan dilompati prosesnya. Pengabaian terhadap siklus ini tidak bisa tidak pasti akan mengakibatkan kemacetan.
“Lihat itu Proyek Terlantar (APBA/APBK) semua itu karena mekanisme proyek tidak mengikuti SIDLACOM,” papar alumni Fakultas Teknik Unsyiah dari angkatan 1973 ini.
Disamping itu Zaidan, mantan konsultan UNDP yang lulus S2 Bidang Pengairan dari IHE Delpft Land and Water Development The Netherland ini juga menyoroti adanya pengambil kebijakan yang terlalu berani menciptakan Proyek Bencana Alam alias Tanggap Darurat. Padahal kalau kita lihat di lapangan yang dikatakan sebagai Bencana Alam ini sebenarnya hanya sebatas kerusakan tebing sungai. Tujuannya tidak lain hanya untuk sekedar mendapatkan Fee proyek.
“Pengajuan proyek seperti ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan, semata hanya untuk menghindari Proses Tender. Mereka memanfaatkan SPMK, lalu PL (Penunjukan Langsung). Akibatnya pada hari ini banyak kontraktor yang menanggung resiko. Karena Dinas Teknis tidak berani membayar,” tambahnya lagi.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Zaidan, Ir. Harrys, alumni Teknik Sipil dari angkatan 1985 mengatakan “yang harus kita lakukan sekarang sebagai Aneuk Nanggroe adalah bagaimana menggugah Pemimpin Nanggroe Meutuah ini untuk mengerti, memahami dan teguh dalam komitmen.”
Menjawab ini Zaidan mengatakan “kalau usulan proyek hanya sebatas mencari Fee ya kita tidak bisa berbuat banyak”.
Ilman Rahman, ST alumni Fakultas Teknik Unsyiah dari angkatan 1998 yang berdomisili di Kampung Bale Atas, Takengen menengarai kalau kacaunya pengelolaan proyek di Aceh juga tidak terlepas dari kecenderungan pemerintah di Aceh untuk menempatkan seorang pejabat yang tidak sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Padahal beberapa posisi itu mensyaratkan adanya kecakapan teknis tertentu. Karena tugasnya memang untuk membuat berbagai kebijakan teknis perencanaanmegatakan bahwa di Aceh, Kepala Dinas PU pernah di jabat oleh sarjana pendidikan dan Direktur Perusahaan Konstruksi ada di jabat oleh dokter.
Pernyataan Ilman diamini oleh Ir. Anton Kamal, Sekjend KAFT dari angkatan 1982 yang sudah malang melintang mengerjakan berbagai proyek besar di Aceh. Menurut Anton, pemerintah Aceh seringkali memandang seorang Engineer tidak lebih dari seorang kepala tukang.
Memungkasi diskusi ini, Ir.Zaidan mengatakan “usulan proyek meskipun yg usulkan pihak legislatif (termasuk usulan Pimpinan), kalau memang belum siap, eksekutif harus berani menolaknya.
Dalam diskusi ini juga forum mendesak KAFT sebagai perkumpulan para teknokrat harus berani mendesak pemerintah untuk memulai sebuah proyek dari SID baru kemudia LA terus C dan terakhir OM.
Dan KAFT yang lahir dari masyarakat juga harus aktif memberikan informasi yang benar tentang perencanaan dan pengerjaan sebuah proyek kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah terkecoh oleh berbagai informasi terkait dengan perencanaan dan pengelolaan proyek. Sehingga dengan begitu masyarakat jadi benar-benar tahu persoalan yang sebenarnya dan bisa bersikap kritis kepada pemerintah.
(Win Wan Nur)
