Takengon-LintasGayo.co : Menanggapi pemberitaan LintasGayo.co, terkait adanya keberatan pemotongan dana cash for work korban gempa Gayo di kampung Wih Nongkal Toa-Dedingin, Kecamatan Kute Panang, ketua Pokmas Wangi, Imam Azhari yang mewakili ketua Pokmas lainnya, memberikan tanggapannya terkait kebijakan tersebut, Selasa (4/2/2014).
Menurut Imam Azhari, pemotongan itu dilakukan setelah menggelar musyawarah dengan kelompoknya masing-masing. Hal tersebut bertujuan untuk keperluan administrasi dari kelompok masing-masing.
“Tidak benar ketua Pokmas ada diberi gaji, sedangkan ketua Pokmas, sekretaris dan bendahara, berkewajiban menyelesaikan administrasi dari kelompoknya itu, dari itu kami berinisiatif untuk menggelar pertemuan bersama warga kelompok yang terdiri dari 12-16 Kepala Keluarga (KK), dalam pertemuan itu telah disetujui untuk memberikan sebagian uang kepada ketua Pokmas guna menyelesaikan administrasi keperluan rehab rekon”, terang Imam Azhari.
Dia menambahkan, saat menggelar pertemuan memang ada masyarakat yang tidak hadir walau diundang, hal itulah menurutnya warga yang tidak setuju untuk memberikan sebagian uang keperluan administrasi, dan sebagian besar warga setuju, hanya sebagian kecil saja yang tidak.
“Walaupun pemotongan dilarang, namun kami sudah memusyawarahkan dengan warga, kebanyakan dari mereka setuju, hanya sedikit dan bisa dihitung dengan jari yang tidak setuju karena mereka tidak hadir dalam pertemuan, terkait jumlah uang yang diberikan kepada ketua Pokmas untuk keperluan administrasi, itu disepakati setelah musyawarah”, ujarnya.
Ditanya soal keperluan administrasi apa saja yang dipergunakan, Imam Azhari menjawab, banyak berkas-berkas yang salah dalam proses rehab rekon, sehingga Pokmas berkewajiban memperbaikinya.
“Bayangkan saja jika ada berkas yang salah, dan harus di fotokopi, menggunakan materai lagi, belum lagi transfortasi kami sebagai ketua Pokmas, kesana kemari mengurus kebutuhan kelompok kami, jarak yang ditempuh pun tidaklah dekat, kami harus meninggalkan pekerjaan sehari-hari menggarap kebun, dari mana biaya yang kami dapat, sedangkan kami tidak digaji sebagai ketua pokmas, apakah mereka tidak berpikir hal itu”, ucapnya kesal.
Dilanjutkan, dia berharap agar masyarakat yang tidak puas karena uang nya dipotong walau sudah dilakukan melalui musyawarah, memahami kerja dari ketua Pokmas sendiri, yang sebenarnya bekerja agar tidak ada lagi terjadi kesalahan dalam proses pelengkapan administrasi, sehingga rehab rekon pun bisa segara dimulai.
“Jadi tidak benar ketua Pokmas yang memotong biaya itu, itu hasil kesepakatan bersama, kami ketua Pokmas disini bekerja ikhlas namun saya butuh biaya untuk menyelesaikan administrasi kelompok, tidak mungkin kami keluarkan biaya sendiri mengurus kepentingan administrasi kelompok kami”, tutupnya. (Wein Mutuah)
