Free songs
Home / Features / Penggalangan Dana di Sekolah, Antara Pungutan dan Sumbangan

Penggalangan Dana di Sekolah, Antara Pungutan dan Sumbangan


Oleh : Fakhruddin*

Menjelang awal tahun 2017 dengan digulirkannya gerakan SABERPUNGLI diakui atau tidak karena kuranganya informasi sehingga banyak Kepala Sekolah yang merasa tidak nyaman dalam bertugas karena dihantui rasa takut salah

Oleh karena itu Pemerintah melakukan revitalisasi peran Komite Sekolah dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. “Latar belakang terbitnya Permendikbud ini adalah untuk meningkatkan dan mendorong mutu layanan pendidikan, sehingga perlu revitalisasi fungsi dan peranan Komite Sekolah dengan prinsip gotong royong,” kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Daryanto, pada jumpa pers di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Sehubungan hal tersebut guna tercapainya tujuan revitalisasi maka perlu dipahami beberapa konsep pokok terkait Komite Sekolah diantaranya sebagaimana tersurat dalam pasal 1 Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan :

  1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
  2. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  3. Bantuan Pendidikan, adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
  4. Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/ walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
  5. Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Menurut pasal 3 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Keberadaan Komite Sekolah bertugas untuk:

  1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait; kebijakan dan program Sekolah; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja Sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.

Masih dalam ketentuan pasal 3 keberadaan komite sekolah terkait anggaran pembiayaan sekolah juga bertugas untuk :

2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;

3. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Pasal 4 memberikan batasan bahwa yang boleh menjadi anggota komite sekolah adalah unsur :

  1. Orang tua/wali dari siswa YANG MASIH AKTIF pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  2. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen),
  3. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), Perihal jumlahnya ayat (2) menetapkan bahwa Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

Sementara terkait asal anggota komite sekolah ayat (3) memeinci bahwa anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur: Pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan; Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan; Pemerintah desa; Forum koordinasi pimpinan kecamatan; Forum koordinasi pimpinan daerah; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau Pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Selain itu Komite Sekolah harus memahami adanya larangan dalam penggalangan dana sebagaimana ketentuan pasal 11 Permendikbud Np.75 Th 2016 yakni :
(1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:

1. Perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok;

2. Perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan minuman beralkohol; dan/atau

3. Partai politik.

Berdasarkan Permendibud 75 tahun 2016, bagi kepala sekolah dan komite tidak perlu ragu keterkaitan dengan Saberpungli yang terjadi di sekolah, yang terpenting adalah prosedur dan dan mekanisme yang harus di pahami dan di sepakati dalam membangun kemitraan komite sekolah dan sekolah, maka Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah melalui program revitalisasi Komite Sekolah mendorong upaya-upaya pengembangan usaha unit keomite sekolah yang bermitra strategis dengan sekolah dan stakeholder lainnya untuk penggalangan dana demi kepentingan peningkatan layanan dan kualitas sekolah.

Dengan pengembangan unit usaha sekolah dan komite tentunya akan lebih memaksimalkan peran dan fungsi Komite juga dalam memberikan pelayanan di sekolah, peran keterlibatan masyarakat dalam sekolah melalui komite akan lebih maksimal, serta menepis anggapan bahwa tanggungjawab anak di sekolah semata tanggungjawab sekolah, namun walaupun anak di sekolah tanggungjawab orang tuan dan masyarakat masih tetap kita libatkan.

*Komisioner MPD Bener Meriah, Pengamat Pendidikan

Comments

comments

Install Lintasgayo for Android Smartphone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top