Oleh : Fauzan Azima*
Di negeri yang sinyalnya kadang lebih jujur dari pejabat, hiduplah seorang tokoh bernama Pak Ucin. Ia terkenal bukan karena prestasi, melainkan karena inovasi baru dalam dunia etika publik: minta maaf tanpa hadir.
Ketika wartawan lokal menunggu penjelasan dan permintaan maaf secara langsung, Pak Ucin memilih jalur modern. Bukan datang, bukan bertatap muka, melainkan mengirim press rilis dan utusan. Seolah-olah maaf itu paket kilat: bisa diwakilkan, tak perlu tatap mata, apalagi menunduk rendah.
Wartawan, tentu saja, bukan kotak surat. Mereka menolak. Bagi awak media lokal, maaf bukan sekadar teks rapi berkop surat, tapi sikap. Apalagi setelah beredar kalimat legendaris Pak Ucin: “Tidak perlu melayani wartawan yang sinyalnya tidak sampai Toweren.”
Pernyataan itu terdengar seperti kritik sinyal, padahal yang terganggu justru nurani. Sejak kapan ukuran martabat wartawan ditentukan oleh jangkauan BTS? Kalau begitu, barangkali etika juga bisa hilang saat mode pesawat diaktifkan.
Anekdotnya begini: Pak Ucin ingin dimaafkan, tapi takut bertemu. Ia ingin dihormati, tapi merendahkan. Ia ingin masalah selesai, tapi menolak cara paling sederhana: datang, duduk, bicara, dan meminta maaf dengan mulutnya sendiri.
Dalam budaya kita, Bung, meminta maaf itu bukan urusan administrasi. Tidak bisa diwakilkan seperti tanda tangan rapat. Apalagi kepada wartawan lokal yang selama ini berjalan kaki di medan sulit, demi memastikan suara kampung tetap terdengar, meski tak sampai Toweren.
Maka wajar jika wartawan berkata: ”Maaf yang tidak disampaikan langsung belum tentu benar-benar menyesal.” Dan Pak Ucin pun tetap tercatat dalam anekdot publik: pejabat yang ingin selesai tanpa hadir, ingin bersih tanpa mencuci tangan sendiri.
(Mendale, Pebruari 10, 2026)
