Oleh : Fauzan Azima*
Di Aceh Tengah, bencana punya selera demokratis. Longsor tidak pernah bertanya, “Ini media lokal atau nasional?” Air bah tidak mengecek kartu pers sebelum datang. Tanah runtuh pun tidak menunggu kamera berlogo stasiun besar. Alam bekerja apa adanya. Manusia? Belum tentu.
Di tengah puing dan tenda darurat, lahirlah sebuah inovasi kepemimpinan: hierarki media ala Pak Ucin. Konon, tidak semua wartawan diciptakan setara. Ada yang layak disapa, ada yang cukup disapa angin. Ukurannya sederhana tapi visioner: apakah beritanya “sampai ke Toweren” atau tidak.
Toweren, dalam imajinasi ini, bukan sekadar wilayah. Ia menjelma mercusuar eksistensi. Jika kamera Anda tak sanggup menembus radius menara, maaf, silakan liput penderitaan dengan sunyi. Sebuah filsafat komunikasi baru: kebenaran sah jika sinyalnya tinggi.
Padahal, orang Gayo sejak dulu tahu, kabar paling jujur justru datang dari bawah, dari tanah yang retak, dari kaki yang berlumpur. Media lokal bukan tamu kehormatan yang datang saat acara seremoni.
Mereka hadir saat listrik mati, saat sinyal hilang, saat pejabat masih mencari lokasi di Google Maps. Mereka menulis bukan dengan lampu studio, tapi dengan senter dan sisa baterai.
Namun, begitulah nasib media lokal di negeri menara. Mereka bekerja duluan, tiba paling awal, pulang paling akhir, lalu diposisikan seperti figuran sinetron: ada tapi jangan banyak bicara. Seperti kopi Gayo yang dipuji aromanya, tapi kebunnya dilupakan.
Yang membuat satire ini makin renyah, setelah ucapannya terdengar jelas dan menyebar lebih cepat dari siaran televisi nasional, Pak Ucin memilih strategi klasik: diam berjamaah dengan dirinya sendiri. Diam yang panjang. Diam yang padat makna.
Diam yang, anehnya, justru paling berisik. Dalam adat Gayo, diam memang bisa mulia, tapi kalau diamnya setelah keliru, itu biasanya dibaca sebagai “semoga nanti lupa sendiri”.
Undang-Undang Pers sebenarnya sudah lama memberi pengumuman, sayangnya bukan lewat breaking news. Pers itu pilar demokrasi, bukan properti panggung. Meremehkan kerja jurnalistik bukan sekadar soal perasaan, tapi juga soal aturan. Namun tampaknya, hukum dan etika masih kalah pamor dibanding kamera dengan tripod tinggi dan mikrofon berlogo besar.
Ironisnya, pemerintah daerah sering tahu kondisi lapangan justru dari media yang dianggap “tidak sampai Toweren” itu. Dari merekalah laporan pertama datang, fakta pertama muncul, dan suara rakyat pertama terdengar. Tapi begitu lampu kamera nasional menyala, mereka diminta minggir dengan sopan.
Di zaman internet sekarang, Pak Ucin seharusnya paham bahwa media tidak lagi hidup dari tinggi rendahnya menara. Sekali sebuah berita tayang di media lokal, ia bisa melompat ke seluruh dunia tanpa perlu paspor atau pengawalan. Ironisnya, kadang berita dari kampung justru lebih cepat sampai ke luar negeri daripada pejabatnya sampai ke lokasi bencana.
Pemimpin besar, kata buku-buku motivasi yang sering dibagikan gratis, tidak diukur dari seberapa sering tampil di layar, tapi dari keberanian berkata, “Saya keliru.” Permintaan maaf bukan tanda kalah, melainkan tanda dewasa. Klarifikasi bukan ancaman, melainkan jembatan, lebih kokoh daripada menara imajinasi mana pun.
Sebab pada akhirnya, setinggi apa pun menara dibangun, ia akan runtuh juga jika fondasinya meremehkan mereka yang paling dekat dengan bumi. Dan di Aceh Tengah, bumi selalu punya cara mengingatkan: yang paling keras bukan yang paling tinggi, tapi yang paling jujur menyentuh tanah.
(Mendale, Januari 20, 2026)
