Redelong-LintasGAYO.co : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum di bidang pertanahan.
Hal ini ditunjukkan melalui Rapat Pembahasan Surat Sanggahan Terhadap Pembayaran Gedung SDN Sepeden yang berlangsung pada Selasa, 4 November 2025, di Aula Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, di antaranya Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab setempat, Kapolsek Permata, Danramil 05/Permata, dan Camat Permata.
Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, kehadiran diwakili Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Zhul Andriansyah Putra, S.Sos., M.H., dan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Mukhlis, S.H., M.Kn.
Keduanya turut memberikan pandangan teknis terkait aspek pertanahan dan pemetaan aset daerah.
Rapat tersebut membahas berbagai hal penting terkait administrasi aset milik Pemerintah Daerah, khususnya mengenai proses pensertifikatan tanah dan penyelesaian dokumen pendukung yang menjadi bagian dari program strategis nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pensertifikatan aset ini menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum dan optimalisasi pemanfaatan lahan milik Pemda Bener Meriah.
Selain membahas penataan aset, forum tersebut juga menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan sejumlah kasus pertanahan di wilayah Kabupaten Bener Meriah.
Dengan semangat keterbukaan dan sinergi, para peserta rapat sepakat untuk memperkuat mekanisme penyelesaian yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah menegaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan.
Sinergitas ini tidak hanya memperkuat tata kelola pertanahan, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. [*]
