Oleh : Fauzan Azima*
Sehauh ini, dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2024, tak terlihat pertaruhan gagasan. Tidak ada pertarungan ide untuk menyejahterakan Aceh. Tidak terlihat janji-janji politik yang membuat rakyat bergairah untuk memilih calon kepala daerah. Tak ada pertarungan antarpartai politik layaknya sebuah demokrasi.
Yang terlihat hanyalah pertarungan antara Partai Aceh dan Partai Pemerintah Aceh. Di jalanan, di media sosial dan media massa, yang terlihat hanyalah foto Muzakir Manaf, Ketua Umum Partai Aceh. Di seberang poster besar Mualem, hanya foto Bustami Hamzah, penjabat Gubernur Aceh.
Mari kita lupakan sejenak tentang Mualem yang sedang disibukkan dengan calon pendamping pada pilkada nanti. Mari arahkan pandangan ke pertemuan Bustami Hamzah dengan ulama yang tergabung dalam Partai Aceh Sejahtera di Bireuen, pada hari kerja, kemarin.
Pertemuan itu lebih mirip kunjungan politik ketimbang kunjungan kerja. Dan memang, kedatangan itu untuk menjemput dukungan politik dari PAS yang memiliki empat kursi di DPR Aceh usai berita tentang ulama Abu Paya Pasie menyatakan mundur dari Partai Aceh, dan juga dari MUNA plus usai Tu Sop menyatakan menutup pintu untuk Mualem.
Sementara Humas Pemerintah Aceh melalui flayer yang disebarkan di media sosial menulis keterangan bahwa kegiatan itu merupakan kunjungan silahturahmi dalam rangka berdiskusi terkait pembangunan masa depan Aceh. Apa Humas Pemerintah Aceh sebegitu rendah menganggap masyarakat Aceh tidak paham.
Jelas-jelas dalam foto yang tersebar itu terlihat Bustami Hamzah didampingi oleh mentor politiknya, Humam Hamid. Dalam kesempatan lain, Humam juga terlihat dalam foto pertemuan dengan Harkules.
Jadi, tak salah dugaan publik bahwa saat ini Bustami tengah menyalahgunakan posisinya sebagai pejabat publik untuk kepentingan politik pribadi. Semua yang awalnya ditutup-tutupi semakin terkuak.
Dengan begitu, patut pula diduga bahwa maraknya baliho-baliho milik Pemerintah Aceh yang memasang foto Bustami Hamzah juga bagian dari mengambil keuntungan politik elektabilitas dan popularitas politik. Semua disembunyikan pada tirai iklan layanan masyarakat yang layak disampaikan oleh pemerintah.
Partai-partai politik peserta pemilu berhak marah atas perlakuan Bustami ini. Demikian juga rakyat yang berharap pilkada berlangsung jujur dan adil. Kementerian Dalam Negeri juga pantas berang karena Bustami memanfaatkan amanah dari mereka bukan untuk menyukseskan pilkada, malah dia terlibat langsung memobilisasi dukungan menggunakan fasilitas negara.
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh seharusnya mendorong aparatur penegak hukum untuk mengaudit seluruh kegiatan Bustami saat ini. Untuk mengetahui kerugian akibat uang negara digunakan untuk mengongkosi perjalanan dinas politik. Sekalian saja rekomendasikan pembentukan partai politik lokal baru: Partai Pemerintah Aceh.
(Mendale, Agustus 19, 2024)
