Oleh : Sabela Gayo*
Pasca Pelantikan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) pada hari Kamis, 29 Juli 2021 yang lalu via Platform Zoom, maka pada tanggal 3- 5 Maret 2023, Dewan Sengketa Indonesia (DSI) kembali menyelenggarakan Indonesia Dispute Board Forum 2023 yang ke-2 di Academic Activity Center (AAC) Dayan Dawood Komplek Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
Indonesia Dispute Board Forum 2023 tersebut dilaksanakan secara offline (tatap muka) langsung antara para pemateri maupun peserta. Kegiatan Indonesia Dispute Board Forum 2023 adalah kegiatan ke-2 yang dihadiri oleh 350 (tiga ratus lima puluh) peserta dari berbagai Kabupaten / Kota di Aceh. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan berbagai isu mengenai penguatan kelembagan dan layanan Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
Dan diharapkan Program Kerja tersebut dapat ditingkatkan di tahun – tahun berikutnya dengan adanya beberapa evaluasi di setiap tahun pelaksanaannya.
Sejumlah program kerja dari masing – masing bidang sudah dipaparkan oleh masing-masing Wakil Ketua Umum secara baik dan beberapa program kerja seperti kajian/riset, sosialisasi, workshop, seminar, webinar online, pendidikan dan pelatihan akan menjadi domininasi program kerja di masing – masing bidang yang ada di Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
Dewan Sengketa Indonesia (DSI) berkomitmen untuk menjadi lembaga pemutus atau penengah dalam penyelesaian sengketa di Indonesia yang mengedepankan independensi, imparsilitas, kompetensi, integritas dan profesonalitas sumber daya manusianya.
Dengan komitmen tersebut maka Dewan Sengketa Indonesia (DSI) telah menerjemahkannya ke dalam berbagai program kerja yang dapat mendorong percepatan terwujudnya komitmen Dewan Sengketa Indonesia (DSI) tersebut.
Indonesia Dispute Board Forum 2023 yang telah diselenggarakan di Academic Activity Center (AAC) Dayan Dawood Komplek Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu:
1. Meminta kepada presiden republik indonesia untuk menandatangani international singapore convention on mediation
2. Meluncurkan program pelatihan dan sertifikasi asean mediator / asean ajudikator / asean konsiliator / asean arbiter / asean praktisi dewan sengketa
3. Meminta presiden republik indonesia dan ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia menyusun dan mengesahkan undang – undang mediasi
4. Membentuk tim pokja penyusunan indonesia international convention on economic sharia mediation
5. Membentuk tim pokja penyusunan indonesia international convention on customary mediation
Saya selaku Presiden Dewan Sengketa Indonesia (DSI) mendorong terwujudnya sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang benar – benar mapan, independen, imparsial, kompeten, profesional dan berintegritas.
Karena salah satu keuntungan bagi para pihak dalam menggunakan instrumen Dewan Sengketa Indonesia (DSI) sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak adalah para pihak akan difasilitasi oleh Mediator / Konsiliator / Ajudikator / Arbiter yang benar – benar Independen, Imparsial, Kompeten, Profesional dan Berintegritas. Itu adalah komitmen dan cita – cita yang ingin dicapai oleh Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
Dewan Sengketa Indonesia (DSI) juga berharap melalui Pelaksanaan Indonesia Dispute Board Forum 2023 ke-2 pada tanggal 3 – 5 Maret 2023 di dapat mengakomodir kepentingan para Mediator / Konsiliator / Ajudikator / Arbiter yang bernaung di Dewan Sengketa Indonesia (DSI) agar dapat memberikan pelayanan hukum terbaiknya ketika para pihak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
Indonesia Dispute Board Forum 2023 pada tahun 2023 ini akan mengusung tema “Restorative Justice: dari Pengalaman Aceh untuk Indonesia”.
Semoga dengan telah terlaksananya Indonesia Dispute Board Forum 2023 ke-2 Dewan Sengketa Indonesia (DSI) dapat semakin berkontribusi dalam mendorong penguatan penggunaan instumen Dewan Sengketa (Dispute Board) di semua sektor kehidupan hukum masyarakat Indonesia. [SY]
*Ketua Umum Presidium Dewan Sengketa Indonesia (DSI), Mediator Spesialis Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Direktur LSP Hukum Kontrak Indonesia https://lsphki.com/, Direktur Eksekutif Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) https://ippi-indonesia.com/, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (DPP PERKAHPI), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (DPP PERMAPI), Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) Periode 2016-2021, http://dpnappi.org President International Federation of Procurement Bar Association (IFPBA) https://ifpba.org/, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) https://perkahpi.com/, dan Advokat Senior di Kantor Hukum Sabela Gayo & Partners (SGP) di Jakarta, www.sabelagayolawfirm.com
