Takengon-LintasGAYO.co : Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko), menilai jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak fokus melawan corona.
Disaat pandemi ini tidak ada SKPK mengunakan tindakan dan program kerja skala prioritas. Melainkan hanya Dinas Kesehatan, BPBD dan RSUD Datu Beru saja yang terlihat aktif.
“Sementara ada puluhan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang belum berkerja dengan skala prioritas,” sebut Koordinator Jang-Ko, Maharadi, Jum’at 8 Mei 2020.
Dikatakan, dimasa krisis seperti saat ini diperlukan mengunakan skala kerja prioritas. Bukan unjuk gigi. Karena ini soal rasa dan empati.
“Apalagi dengan kasus baru Covid-19 dari klaster Temboro, Magetan, Jawa Timur di Aceh. Ini sebuah konfirmasi, bahwa perlu adanya sinergitas yang kuat dalam mencegah dan menanggulangi virus tersebut,” tegas Maharadi.
“Harusnya, Dinas yang lain dapat memberikan berbagai stimulus, untuk membuat perekonomian tetap terjaga ditengah pandemik corona ini. Saling sinergi antar Dinas yang satu dengan yang lainya. Agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas dan dampaknya bisa diredam,” tambahnya.
Dilanjutkan lagi, sangat prihatin, apa yang di rasakan oleh petani dan pekerja informal yang terdampak dari wabah virus corona (Covid-19).
“Harga kopi turun dan belum diketahui sampai kapan bisa pulih. Sementara, sembako belum diterima, padahal Kabupaten lain di Aceh, sudah menerima sembako, ini sebuah petanda kalau Dinas terkait tidak bekerja skala prioritas,” tegasnya.
Beberapa bulan pandemi Covid-19, harusnya Bupati Aceh Tengah sudah bisa menilai Kepala Dinas dijajaranya, bisa kerja atau tidak.
“Karena alasan pandemi inilah, kinerja serimonial, mengekor kemana-pun pergi perlu ditiadakan. Semua dinas harus fokus melawan corona dan dampaknya, dinas-dinas dapat berkerja menurut presfektifnya masing-masing,” sebutnya.
“Semua Dinas itu kan sudah, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk digunakan dalam upaya penanganan wabah COVID-19,” tambahnya.
Dikatakan lagi, ada total realokasi anggaran yang disiapkan melalui APBA dan APBK untuk Aceh Tengah senilai Rp 30,7 miliar. Uang ini sudah difokuskan penggunaannya terhadap sektor jaring pengaman sosial, kesehatan, dukungan industri dan UMKM dan pemulihan ekonomi.
“Yang menjadi pertanyaan, itu kan uangnya sudah ada, kenapa kegiatan Dinas-dinas belum ada bekerja sehingga dampak yang di rasakan oleh masyarakat dapat terasa. Kalau begini ceritanya, kita khawatir uangnya akan di korupsi,” tandasnya.
[*]
